IPB Tegaskan Tak Terlibat Operasional SPPG MBG, Fokus Aspek Saintifik
- IPB University menegaskan tidak terlibat dalam operasional harian program Makan Bergizi Gratis, melainkan fokus pada riset, inovasi gizi, dan pengembangan kapasitas melalui peran sebagai Center of Excellence.
- Operasional penyaluran makanan ke sekolah dikelola oleh PT Bogor Life Science and Technology (BLST) melalui yayasan profesional yang membangun ekosistem pangan terintegrasi dari petani hingga UMKM lokal.
- Keputusan IPB untuk tidak mengelola dapur secara langsung didasari pertimbangan risiko teknis dan keamanan pangan agar fungsi akademik kampus tetap terjaga serta berjalan sesuai mandat pendidikan.
Bogor, IDN Times – Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam operasional harian dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kampus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengatakan, pihaknya hanya fokus pada aspek saintifik.
"Kami sudah membuka ruang dialog pada Jumat (8/5/2026), karena banyak informasi yang beredar belum utuh sehingga memunculkan kesalahpahaman," ujar dia kepada IDN Times, Senin (11/5/2026).
Dia mengatakan, IPB University secara kelembagaan hanya mengambil peran strategis sebagai pusat keunggulan atau Center of Excellence (CoE) Pemenuhan Gizi Nasional. Fokusnya adalah pada riset, kajian akademik, peningkatan kapasitas (capacity building), dan inovasi gizi.
"Peran yang diambil IPB University lebih strategis sebagai penggagas CoE bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitra internasional. Kami juga merancang dapur contoh, namun fungsinya murni sebagai laboratorium riset, bukan unit produksi," kata dia.
1. Operasional dan penyaluran ke sekolah oleh PT BLST
Terkait penyaluran makanan ke sekolah-sekolah, kata dia, hal tersebut merupakan ranah operasional PT Bogor Life Science and Technology (BLST), holding company milik IPB melalui yayasan yang dibentuk secara profesional.
"Iya betul, PT BLST membangun melalui yayasan yang dibentuknya secara profesional dan membantu menyalurkan ke sekolah. Secara badan hukum, PT BLST entitas yang terpisah dari IPB. Jadi sejak awal dibangun di luar kampus dan tidak menggunakan sumber daya kampus," kata dia.
2. Pembangunan rantai pasok hulu-hilir
Berbeda dengan dapur umum biasa, SPPG yang dikelola oleh yayasan di bawah BLST ini membangun ekosistem pangan yang terintegrasi. Penyaluran ke sekolah-sekolah didukung oleh pasokan langsung dari petani dan peternak lokal guna menjamin ketersediaan bahan baku.
"Yang berbeda, kami juga membangun rantai pasoknya dalam ekosistem hulu-hilir yang terintegrasi. Fokusnya adalah mengembangkan value chain hingga ke petani, peternak, dan UMKM di wilayah sekitar SPPG, seperti di Ciampea dan Sukajaya," ujar dia.
3. Mitigasi risiko dan keamanan pangan
Alim mengatakan, keputusan IPB University untuk tidak masuk ke ranah operasional dapur didasari oleh pertimbangan risiko teknis dan keamanan pangan yang sangat tinggi. Dengan memisahkan operasional ke entitas profesional, maka kepentingan akademik kampus tetap terjaga.
"IPB University sebagai lembaga pendidikan tidak masuk ke operasional dapur karena mempertimbangkan risiko teknis dan keamanan pangan. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu kepentingan akademik dan memastikan mandat utama kampus sebagai lembaga pendidikan tetap terjaga," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program MBG. Dia pun mendorong kampus untuk membangun dan mengelola SPPG secara mandiri.
“Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang dihadiri para rektor dari 24 PTN-BH di Makassar, Selasa (28/4/2026), dikutip dari siaran pers.
Dadan mengatakan, satu unit SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga sebagai simpul ekonomi yang membutuhkan dukungan produksi pangan dalam jumlah besar. Untuk dapat memenuhi kebutuhan satu SPPG saja, kata dia, dibutuhkan setidaknya 8 hektare lahan sawah untuk suplai beras, serta sekitar 19 hektare lahan jagung guna mendukung kebutuhan pakan ternak.
