Jawab Jokowi, Timnas AMIN Pastikan Gugat Kecurangan Pemilu ke MK
Jakarta, IDN Times - Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) memastikan akan menggugat hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Ari Yusuf Amir menyampaikan, tanpa diminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo pihaknya tetap akan menggugat ke MK sebab pelanggaran pemilu sudah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Hal tersebut disampaikan Ari Yusuf Amir merespons pernyataan Presiden Jokowi yang meminta supaya tidak perlu teriak-teriak terkait kecurangan pemilu.
"Memang prosesnya itu tanpa pak presiden sampaikan kita akan lakukan. Karena itu proses baku," kata Ari Yusuf di Rumah Koalisi Perubahan, di Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).
1. Rakyat perlu diedukasi bahwa penyelenggaraan pemilu banyak kecurangan
Menurut Ari, segala bentuk kecurangan pemilu itu perlu disampaikan kepada publik sebagai bentuk edukasi.
Pihaknya merasa punya tanggungjawab untuk mengedukasi masyarakat bahwa ada banyak sekali indikasi kecurangan yang terjadi pada proses Pemilu 2024.
"Karena kenapa kalau mereka tidak tahu mereka akan kecewa dengan hasil yang didapatkan nanti," ujarnya.
2. Jokowi diminta jangan khawatir terkait gugatan ke MK
Ari meminta Jokowi tak perlu khawatir karena Timnas AMIN tetap akan menggugat hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
Pihaknya akan menempuh langkah secara konstitusional itu walaupun pesimis untuk melakukan hal tersebut karena selama ini Bawaslu KPU selalu menghiraukan laporan yang dilayangkan pihak Timnas AMIN.
"Pak Presiden tak perlu khawatir kami akan tetap lakukan itu walaupun sebetulnya juga kami pesimis untuk melakukan itu," kata dia.
3. Jokowi buka suara soal kecurangan pemilu
Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Jokowi mengatakan, semua proses pemilu sudah dilakukan secara terbuka.
Kepala Negara mengatakan, kalaupun terjadi, kecurangan maka bisa dilaporkan ke Bawaslu dan dapat digugat di Mahkamah Konstitusi.
"Kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK. Saya kira sudah diatur semuanya kok," kata dia.
"Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti bawa ke MK," imbuhnya.
