JK Tegur Keras Pemerintah soal Penjarahan di Sumut: Cepat Bantu Warga

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) menegur pemerintah terkait aksi penjarahan yang dilakukan sejumlah warga korban banjir dan longsor di Sumatra Utara. Aksi ini sempat viral media sosial.

JK mendesak pemerintah bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan ke korban bencana banjir bandang agar tidak ada lagi penjarahan.

Hal itu disampaikan JK seusai meninjau bantuan yang dihimpun PMI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (1/12/2025).

"Ya pertama kita imbau pemerintah dulu cepat membantu. Agar tidak terjadi penjarahan. Itu ruangnya. Cepat membantu agar tidak terjadi penjarahan. Terima kasih banyak," kata JK.

JK mengatakan aksi penjarahan itu tentu tidak bisa dibenarkan. Namun, ia menyadari, kondisi saat ini di sejumlah daerah terdampak banjir sudah sangat darurat.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu mewanti-wanti pemerintah bahwa aksi penjarahan sangat bahaya. Karena itu, ia mendesak pemerintah bergerak cepat membantu masyarakat terdampak banjir.

"Kalau begini penjarahan bahaya. Karena itu kita harus cepat bantuan. Jadi karena itu masyarakat juga harus cepat membantu," kata dia.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) menilai, aksi penjarahan di Sumut merupakan dampak langsung dari kegagalan respons cepat oleh pemerintah.

Logistik yang tidak kunjung tiba dan kondisi kelaparan memicu warga untuk mengambil langkah darurat guna mempertahankan hidup. Ia menambahkan pemerintah sudah seharusnya mempercepat penyaluran bantuan bencana.

“Kan kita lihat penjarahan yang ada di gedung, di gudang bulog dan lain-lain, itu adalah penjarahan seutuhnya adalah untuk kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, yaitu makan, air bersih, dan lain-lain,” kata perwakilan LBH Medan Irvan dalam jumpa pers, Minggu (30/11/2025).