Jokowi Dianggap Gagal Atasi COVID, Moeldoko: Jangan Jadi Lalat Politik
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat tak meragukan upaya pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19 di Indonesia. Menurut dia, saat ini yang diperlukan adalah kerja sama untuk memulihkan Tanah Air.
“Aaya mengingatkan semua pihak janganlah menjadi lalat-lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi. Konsentrasi siapa? Mereka yang saat ini bekerja keras bahkan mempertaruhkan hidup, dia bekerja antara hidup dan mati,” ujar Moeldoko dalam keterangannya, Sabtu (10/7/2021).
Sebelumnya, tanda pagar (tagar) #BapakPresidenMenyerahlah mewarnai deretan trending topic di media sosial Twitter pada Rabu 7 Juli 2021. Dalam topik tersebut, warganet menilai Jokowi tidak bisa mengatasi pandemik COVID-19 sehingga perlu mundur dari jabatannya.
1. Moeldoko ajak masyarakat untuk berkolaborasi atasi pandemik
Menurut Moeldoko, saat ini bukan saatnya pesimistis Indonesia tidak bisa pulih dari COVID-19. Mantan Panglima TNI itu mengajak masyarakat berkolaborasi untuk mengatasi pandemik.
“Pemerintah bukan anti-kritik, namun untuk saat ini marilah kita semuanya berkolaborasi membangun sebuah soliditas. Kita semuanya bersatu padu untuk berpikir menyelamatkan masyarakat. Jangan berpikir yang lain, mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama,” ucap Moeldoko.
2. Moeldoko minta masyarakat untuk lepaskan perbedaan
Moeldoko mengatakan masalah COVID-19 adalah masalah kemanusiaan. Maka, ia meminta agar masyarakat melepaskan perbedaan politik untuk menghadapi pandemik.
“Kita memikirkan satu kepentingan besar yaitu persoalan kemanusiaan, dan itu jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi dan golongan. Sekali lagi, hanya dengan kebersamaan, persoalan bangsa menjadi ringan dan kita bisa atasi bersama,” tutur Moeldoko.
3. Moeldoko sebut Jokowi masih tegas kendalikan kementerian/lembaga hingga Pemda
Terkait isu pemerintah yang tidak kompak dalam pengambilan kebijakan soal COVID-19, Moeldoko membantahnya. Dia mengatakan Jokowi masih tegas untuk mengendalikan kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, menjadi satu tim yang solid.
“Semua resources yang dimiliki oleh pemerintah telah dikerahkan untuk kepentingan menyelamatkan rakyat dari COVID ini dalam satu kendali presiden. Tidak ada yang lain. Jadi masyarakat supaya jangan ragu-ragu dengan kondisi ini,” ucap Moeldoko.
4. Warganet kritik kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah
Tanda pagar (tagar) #BapakPresidenMenyerahlah mewarnai deretan trending di media sosial Twitter pada Rabu 7 Juli 2021. Dalam topik tersebut, warganet menilai Presiden Jokowi tidak bisa mengatasi pandemik COVID-19 sehingga diminta mundur dari jabatannya.
Salah satu yang berkomentar dalam topik ini adalah akun @sandyp****. Dia meminta Jokowi untuk minta maaf kepada rakyat karena tidak bisa atasi pandemik COVID-19 dengan baik.
"Sebaiknya instropeksi diri, merasa bersalah atas semua kebijakan yang tidak pro rakyat, meminta maaf kepada rakyat serta dengan kerendahan hati," tulisnya.
Ada juga akun @ilhamcan****** yang menulis, "Untuk Pak Presiden yang terhormat, jika bapak tidak bisa mengundurkan diri dari jabatan bapak, maka ubahlah aturan-aturan yang menyengsarakan rakyat biasa. Yang malah justru mengayakan orang yang sudah kaya."
Lalu, akun @Olinsky******** juga ikut berkomentar, "Kalau Bapak Presiden menyerah, apakah rakyat akan sejahtera? Entahlah," tulisnya.
Selain itu, kritikan soal gagalnya penanganan COVID-19 juga datang dari politikus Partai Demokrat Andi Arief. Melalui akun Twitter-nya, @Andiarief__, ia menuliskan contoh permintaan maaf presiden karena telah gagal memimpin penanganan COVID-19.
"Saya, Presiden Indonesia. Memohon maaf atas ucapan, tindakan dalam menangani COVID. Maafkan juga para menteri yang jadikan COVID sebagai gurau canda dan enteng-entengan. Kini ambisi ekonomi 7 persen gagal, dan Indonesia menuju negara gagal. Selanjutnya Mari bersatu. Contoh permintaan maaf," tulis Andi di Twitter-nya, Jumat (9/7/2021).
"Indonesia benar-benar berada dalan ciri negara gagal. Partai-partai koalisi pendukung Jokowi diharapkan tidak ABS (asal bapak senang). Jangan menjadi Harmoko ke-2 dalam sejarah Republik Indonesia," lanjutnya lagi.
