Jokowi Minta Masyarakat Tak Pertentangkan PPKM Mikro dan Lockdown
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dan lockdown memiliki makna yang sama yaitu pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga, ia meminta masyarakat agar tak perlu mempertentangkan hal itu.
"PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, tidak perlu dipertentangkan," kataJokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).
1. Jokowi sebut PPKM mikro belum terimplementasi dengan baik
Jokowi mengungkapkan, jika PPKM mikro bisa terimplementasi dengan baik, maka penyebaran virus corona bisa terkendali. Namun, kata Jokowi, persoalannya adalah kebijakan PPKM mikro belum dilakukan secara menyeluruh.
"Untuk itu, saya meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM mikro, optimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan," instruksi Jokowi.
2. Jokowi minta pemerintah daerah optimalkan fungsi posko COVID-19
Menurut Jokowi, posko COVID-19 di desa ataupun kelurahan memiliki peran penting. Sehingga, ia meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan fungsi posko-posko COVID-19.
"Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T, testing, tracing, dan treatment hingga ke tingkat desa," terangnya.
3. Jokowi tetap memilih PPKM mikro dibanding lockdown
Jokowi menegaskan hingga kini pemerintah masih tetap menerapkan kebijakan PPKM mikro. Hal itu disampaikan Jokowi menjawab desakan masyarakat agar pemerintah kembali menerapkan kebijana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau karantina wilayah.
"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau akar masalah yaitu komunitas," kata Jokowi.
Kendati begitu, Jokowi mengaku telah menerima masukan dari masyarakat dan sejumlah pihak terkait kebijakan PSBB dan lockdown tersebut. Namun, seperti diketahui, kebijakan PPKM mikro dinilai yang paling tepat saat ini.
"Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, politik di negara Indonesia dan pengalaman-pengalaman dari negara lain," jelas Jokowi.
