Jokowi Terbitkan Perpres Road Map Pembangunan Papua, Ini Strateginya
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) Tahun 2022-2041.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PMPP) Setwapres, Suprayoga, mengatakan Perpres RIPP merupakan road map pembangunan Papua selama 20 tahun. Menurutnya, RIPP itu harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Papua.
"Pemerintah telah menunjukkan terus kesungguhan untuk menyukseskan program percepatan Papua. Selain regulasi diperlukan juga kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), agar dasar hukum yang telah diterbitkan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan," ujar Suprayoga dalam keterangannya yang diterima IDN Times, Selasa (25/7/2023).
1. Percepatan pembangunan Papua perlu dukungan semua pihak
Suprayoga mengatakan, percepatan pembangunan Papua perlu dukungan semua pihak. Visi percepatan dalam Perpres 24/2023 itu adalah terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera. Dari visi tersebut, ada tiga misi lanjutan, yakni Papua sehat, Papua pintar dan Papua produktif.
"Papua Sehat diarahkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudiyakan hidup sehat dan bersih di masyarakat. Papua Pintar diarahkan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama. Papua Produktif diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, ekonomi lokal yang berdaya saing," ucap dia.
2. Ada enam strategi dalam percepatan pembangunan Papua
Suprayoga menerangkan, ada enam strategi dalam percepatan pembangunan Papua, yakni peningkatan pelayanan dasar, penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, penataan pelaksanaan otonomi khusus, penguatan konektivitas, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, dan penguatan koordinasi kementerian/lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di tanah Papua.
Dalam kesempatan itu, Penggerak Inovasi dan Litbang Kota Jayapura, Yan Pieter Yansip menerangkan, pemerintah harus memperbaiki tata kelola birokrasi dan pendampingan untuk pembinaan aparatur sipil negara (ASN) di Papua.
"Inovasi terus menerus dibutuhkan dan evaluasi dan pengawasan secara melekat kepada semua pihak yang terlibat juga harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua," kata Pieter.
3. Riset dan inovasi merupakan solusi yang adaptif selesaikan percepatan pembangunan di Papua
Pieter mengatakan, riset dan inovasi merupakan solusi yang adaptif selesaikan percepatan pembangunan di Papua.
"Sebagai contoh riset dan inovasi terhadap sagu yang menjadi bahan makanan pokok di Papua dan banyak tumbuh di Papua. Sagu dapat dijadikan produk unggulan Indonesia dari Papua dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan rakyat di Papua,” imbuhnya.
