Kelakar Heru soal Polusi Udara Jakarta Buruk: Saya Tiup Saja
Jakarta, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menanggapi santai terkait polusi udara di DKI Jakarta yang semakin buruk, yang salah satunya disumbang oleh kawasan industri.
Saat ditanya solusi Pemprov DKI dalam menekan polusi udara di ibu kota, Hery berkelakar bahwa polusi bisa hilang jika ditiup.
"Ya, saya tiup saja," jawab Heru sambil memeragakan embusan udara dari mulutnya di Jakarta Selatan, Senin, (12/4/2023).
1. Percepatan peralihan transportasi listrik
Heru menyampaikan, Pemerintah DKI Jakarta sedang berupaya mempercepat penggunaan mobil listrik dan meminta masyarakat turut ikut beralih ke motor atau mobil listrik.
"Ya dipercepat motor listrik, mobil listrik, terus bahan bakarnya yang memang memenuhi syarat. Ya, harus semua pihak harus mengikut dong," katanya.
2. Heru perbanyak pohon
Selain listrik, Heru menyampaikan pemeritnah juga menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan menanam pohon di berbagai wilayah di Jakarta.
"Ya ini termasuk RTH, trotoar termasuk RTH, di sekitar yang tadi saya omongin itu kan ruang taman hijau," katanya.
3. Jakarta sempat peringkat satu dunia polusi udara buruk
Diketahui dalam satu pekan terakhir kualitas udara di Jakarta kian mengkhawatirkan. Pada Selasa (6/6/2023) pukul 09.40 WIB, buruknya udara di Ibu Kota menduduki posisi ketiga setelah Johannesburg, Afrika Selatan dan Doha, Qatar.
Bahkan pada Minggu (11/06/2023) pukul 08.30 WIB pagi, polusi udara di Jakarta peringkat satu di dunia.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa berdasarkan kajian Dinas Lingkungan Hidup dan Vital Strategies, kontributor terbesar penghasil polutan PM2.5 adalah dari sektor transportasi, yaitu sebesar 67 persen.
Untuk itu, ada tiga kebijakan penting untuk mengefektifkan strategi uji emisi dalam memperbaiki kualitas udara Jakarta, yaitu sosialisasi penaatan hukum sebelum diterapkannya sanksi tilang oleh kepolisian, pengenaan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan penerapan disinsentif parkir secara meluas di lokasi parkir yang dikelola Pemprov DKI Jakarta dan yang dikelola swasta.
Sementara itu, Country Coordinator Vital Strategies, Chintya Imelda Maidir, menambahkan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh lembaganya dan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, intervensi kolektif baru hanya mengembalikan konsentrasi PM2.5 tahun 2030 ke level semula pada 2019.
"Perlu tindakan lebih agresif untuk menurunkan tingkat rata-rata tahunan PM2.5 di bawah standar kualitas udara ambien nasional (NAAQS) sebesar 15 µg/m3. Persoalan udara merupakan persoalan emisi lintas batas. Harmonisasi dalam pelaksanaan ketiga kebijakan tersebut dalam lingkup Jabodetabek menjadi Utama," papar Imelda.
