Kemendagri Minta Gubernur Kaltim Kaji Ulang soal Fasilitas Mewah Rumah
- Kemendagri menyoroti renovasi rumah dinas Gubernur Kaltim senilai Rp25 miliar yang mencakup fasilitas mewah seperti kursi pijat dan akuarium, memicu kritik publik soal efisiensi anggaran.
- Wamendagri Bima Arya menegaskan pentingnya kehati-hatian kepala daerah dalam menggunakan APBD serta mengedepankan prinsip efisiensi agar anggaran dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Kemendagri meminta Gubernur Kaltim mengkaji ulang penggunaan anggaran dan menekankan etika kepemimpinan, dengan imbauan agar proyek tanpa urgensi dibatalkan demi transparansi dan moralitas publik.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti kontroversi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, yang menggunakan APBD sebesar Rp25 miliar untuk merenovasi rumah dinas gubernur. Kebijakan ini jadi sorotan karena dalam rencana anggaran belanja (RAB) salah satu pengadaannya untuk kursi pijat dan akuarium air laut.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan, saat ini Kemendagri memberikan pendampingan khusus kepada Gubernur Kaltim tersebut.
"Kaltim ini sedang kita sedang secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik," kata dia saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
1. Hati-hati pakai APBD
Bima mengingatkan agar kepala daerah perlu berhati-hati dalam menggunakan APBD. Pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu mengalakosikan anggaran sesuai kebutuhan dengan mengedepankan prinsip efisiensi.
"Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi," kata dia.
2. Kaltim banyak catatan, Irjen-Otda Kemendagri dikerahkan
Bima tak memungkiri, Gubernur Kaltim memang kerap menuai kontroversi hingga kecaman publik. Oleh sebab itu, saat ini Irjen dan Otda Kemendagri dikerahkan untuk berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim.
"Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana gitu ya, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan. Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang," kata Bima.
3. Kemendagri minta Gubernur Kaltim kaji kembali pemakaian anggaran
Bima menekankan, etika dan moral yang harus dijunjung tinggi seorang pemimpin. Menurut dia, pemimpin yang baik adalah yang mau mengesampingkan egonya demi masyarakat luas.
"Pemimpin itu harus yang paling terakhir senang, itu pemimpin. Yang paling terakhir enak, itu pemimpin. Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja. Ya, kita berharap ada semangat itu yang di yang disadari oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Gubernur," kata Bima.
Selain itu, Bima juga menekankan agar penggunaan APBD oleh pemda Kaltim dipertimbangkan ulang. Dia mengatakan, apabila penyerapan anggaran tidak punya urgensi, maka lebih baik dibatalkan.
"Kami selalu mengingatkan Pak Gubernur, ya. Walaupun secara formal prosedur itu sudah ditempuh, pembahasan-pembahasan itu, tapi kan kemudian ada prinsip efisiensi, ada juga soal etika," kata Bima.
"Ini yang harus diperhatikan betul oleh Pak Gubernur dan kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali. Semua kan bisa disesuaikan. Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja. Ya kalau tidak dirasakan oleh warga, ya tidak usah dilanjutkan," ujar dia.
Diberitakan, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud kembali menjadi sorotan publik setelah rencana renovasi rumah dinas dan pengadaan fasilitas mewah menuai kritik. Berdasarkan laporan anggaran renovasi rumah jabatan disebut mencapai sekitar Rp25 miliar. Nilai tersebut dianggap terlalu besar, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Sorotan publik semakin tajam setelah muncul rencana pengadaan kursi pijat dengan harga sekitar Rp125 juta per unit di rumah dinas gubernur. Kebijakan ini memicu perdebatan karena dinilai tidak mendesak dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran daerah, terlebih sebelumnya juga sempat muncul polemik terkait rencana pengadaan fasilitas mewah lainnya.
Kontroversi ini bahkan berujung pada gelombang protes di Kalimantan Timur, dengan tuntutan agar kebijakan anggaran tersebut diaudit dan lebih transparan.
