IDAI Desak Hakim Bebaskan Dokter Anak Ratna dari Tuntutan 4,5 Tahun
- IDAI menyerahkan dokumen Amicus Curiae berisi permintaan agar dr. Ratna Setia Asih dibebaskan dari tuntutan 4,5 tahun karena dugaan kelalaian medis tanpa bukti ilmiah yang jelas.
- Organisasi menyoroti tidak adanya autopsi pasien sehingga penyebab kematian belum terbukti secara ilmiah dan meminta hakim menerapkan asas In Dubio Pro Reo demi keadilan terdakwa.
- IDAI menilai putusan kasus ini akan menjadi preseden penting bagi perlindungan hukum tenaga medis serta menentukan apakah dokter bekerja dengan keberanian atau ketakutan menghadapi risiko pidana.
Jakarta, IDN Times - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang membebaskan dr. Ratna Setia Asih, Sp.A, dalam perkara dugaan kelalaian medis. Organisasi profesi dokter anak itu menyerahkan pendapat sahabat pengadilan (Amicus Curiae) yang menilai perkara tersebut tidak boleh diputus hanya berdasarkan dugaan tanpa pembuktian ilmiah mengenai penyebab kematian pasien.
Dokumen Amicus Curiae itu disampaikan dalam perkara pidana nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp dan ditandatangani oleh 4.061 sahabat pengadilan dari berbagai cabang Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Menurut IDAI, perkara tersebut bukan hanya menyangkut nasib satu dokter, tetapi juga akan menjadi acuan perlindungan hukum bagi tenaga medis di Indonesia.
"Dokter tidak boleh dihukum karena hasil akhir medis yang buruk apabila tidak ada bukti ilmiah yang memastikan hubungan sebab-akibat antara tindakan dokter dan kematian pasien. Hukum pidana tidak boleh berdiri di atas asumsi belaka," kata Ketua Umum IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, Selasa (14/7/2026).
1. Pasien disebut punya penyakit bawaan
Dalam dokumen tersebut, IDAI menjelaskan pasien memiliki kasus medis yang kompleks karena memiliki penyakit bawaan berupa Total AV Blok, gangguan serius pada sistem kelistrikan jantung yang dapat menyebabkan henti jantung mendadak. Penanganan pasien juga dilakukan oleh tim dokter dari berbagai bidang keahlian sehingga menurut IDAI, tidak tepat jika seluruh tanggung jawab dibebankan kepada satu dokter.
Dokter Ratna Setia Asih yang merupakan dokter spesialis anak dituntut hukuman 4,5 tahun penjara atas dugaan kelalaian medis yang menyebabkan meninggalnya pasien anak berusia 10 tahun (AR) di RSUD Depati Hamzah, Pangkalpinang, Bangka Belitung.
Pasien anak masuk IGD dengan keluhan demam, muntah, dan lemas. Karena tidak berada di lokasi, Dokter Ratna memberikan instruksi awal lewat telepon (telekonsultasi). Kondisi pasien cepat memburuk, terdeteksi ada kelainan jantung, dan pasien meninggal dunia.
2. Soroti tak ada autopsi pada pasien
IDAI juga menyoroti tidak dilakukannya autopsi terhadap pasien. Menurut IDAI, tanpa pemeriksaan tersebut, penyebab kematian tidak dapat dipastikan secara ilmiah sehingga unsur hubungan sebab-akibat dalam perkara pidana dinilai belum terbukti.
Selain itu, IDAI meminta hakim menerapkan asas In Dubio Pro Reo, yakni ketika masih terdapat keraguan, putusan harus menguntungkan terdakwa.
"Mengingat persidangan belum mampu membuktikan adanya kelalaian terdakwa sebagai penyebab langsung kematian, maka majelis hakim wajib menerapkan asas yang telah menjadi fondasi hukum pidana, yaitu jika terdapat keraguan, maka harus diputuskan hal yang paling menguntungkan bagi terdakwa," ujar Sekretaris Umum IDAI, dr. Hikari Ambara Sjakti.
3. Penentuan apakah dokter bekerja dengan keberanian atau ketakutan
Ketua Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BP2A) IDAI, Aryono Hendarto, mengatakan, putusan perkara ini akan menjadi preseden bagi perlindungan profesi dokter.
"Perkara ini akan menjadi preseden penting. Apakah dokter akan bekerja dengan keberanian profesional, atau justru dengan ketakutan karena setiap risiko medis dapat berubah menjadi perkara pidana," kata Aryono.
Melalui Amicus Curiae tersebut, IDAI meminta majelis hakim menyatakan dakwaan terhadap Dokter Ratna tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta menjatuhkan putusan bebas murni (vrijspraak).
Menurut IDAI, putusan perkara ini bakal jadi tolok ukur perlindungan hukum bagi tenaga medis sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pasien memperoleh keadilan dan hak dokter mendapatkan perlindungan hukum yang adil.
