Kemendukbangga Antisipasi Lonjakan Urbanisasi Usai Idul Fitri
- Kemendukbangga/BKKBN menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk mengantisipasi lonjakan urbanisasi pasca Idulfitri dan memastikan mobilitas penduduk tidak menimbulkan masalah sosial ekonomi di kota besar.
- Pemerintah menyiapkan tiga strategi utama: redistribusi ekonomi wilayah, digitalisasi serta hilirisasi desa, dan pembangunan pusat pertumbuhan baru seperti IKN dan KEK agar migrasi tidak terpusat di Jawa.
- Rapat menghasilkan rencana aksi penguatan infrastruktur, integrasi data kependudukan, pemberdayaan desa, pelatihan tenaga kerja, serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan guna menekan arus urbanisasi.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menginisiasi rapat koordinasi penanganan urbanisasi. Hal itu dilakukan guna antisipasi lonjakan perpindahan penduduk ke kota besar setelah Idulfitri. Rapat tersebut digelar di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Rabu (1/4/2026), dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, mengatakan fenomena urbanisasi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Maka, pemerintah menilai diperlukan langkah terpadu untuk mengelola mobilitas penduduk agar tidak menimbulkan masalah sosial maupun ekonomi di wilayah perkotaan.
“Urbanisasi di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Jika pada tahun 2010 penduduk perkotaan baru mencapai 49,8 persen, maka pada tahun 2035 diperkirakan mencapai 66,6 persen, dan pada tahun 2045 lebih dari 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan," kata dia, dalam keterangan resmi (2/4/2026).
1. Fenomena yang tidak bisa dihindari
Dia menjelaskan, urbanisasi adalah fenomena yang tidak bisa dihindari, namun harus dikelola dan diarahkan agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Contohnya seperti kepadatan berlebih, pengangguran perkotaan, kemiskinan perkotaan, dan ketimpangan antarwilayah.
Dia menjelaskan, pemerintah mendorong tiga strategi utama untuk menghadapi urbanisasi, yakni redistribusi ekonomi wilayah dengan memperkuat UMKM dan ekonomi lokal, hilirisasi serta digitalisasi desa guna membuka peluang kerja baru, serta pembangunan pusat pertumbuhan baru seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar migrasi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
2. Penanganan urbanisasi membutuhkan orkestrasi kebijakan
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menambahkan penanganan urbanisasi membutuhkan orkestrasi kebijakan yang terintegrasi di tingkat nasional sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah.
“Kemendukbangga/BKKBN memiliki Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang di dalamnya terdapat satu indikator, yaitu Migrasi Risen Neto (Net Recent Migration) yang menunjukkan gambaran suatu wilayah merupakan pengirim atau penerima migran risen," katanya.
3. Penguatan infrastruktur dari kementerian dan lembaga terkait
Menurut dia, indikator ini bisa digunakan untuk membuat rencana aksi agar daerah tujuan urbanisasi maupun daerah yang ditinggalkan dapat mempersiapkan diri sehingga jumlah penduduk yang bermigrasi tidak terus bertambah.
"Diperlukan juga penguatan infrastruktur dari kementerian dan lembaga terkait yang terwujud dalam rencana aksi yang akan disampaikan dalam rapat koordinasi ini,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga memaparkan rencana aksi penanganan urbanisasi, mulai dari penguatan pencatatan dan integrasi data kependudukan, pengembangan ekonomi wilayah transmigrasi, pemberdayaan desa melalui BUMDes, hingga pelatihan tenaga kerja dan dukungan bagi wirausaha baru.
Pemerintah juga menyiapkan langkah peningkatan fasilitas pendidikan melalui revitalisasi sekolah, pemerataan layanan kesehatan di desa, serta pembangunan infrastruktur dasar guna menekan arus urbanisasi ke kota besar.
