Lantaran keenam provinsi itu masuk kategori siaga darurat maka semua gubernurnya harus siaga menyiapkan pasukan dari satgas darat. Jenderal bintang tiga itu menyebut, bila tetap terjadi kebakaran lahan, pihaknya akan mengupayakan lewat pasukan udara.
Kemenhut Andalkan Modifikasi Cuaca untuk Hadapi Karhutla di Kalimantan

- BNPB mendeteksi 1.487 titik panas hingga 20 Agustus 2026, dengan mayoritas berada di Kalimantan, sehingga Kemenhut mengandalkan operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang hujan.
- OMC telah dijalankan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, tetapi pelaksanaan lanjutan terkendala cuaca kering dan awan terbatas; Kalsel masih menunggu evaluasi kondisi.
- Selain OMC, pemerintah mengerahkan pemadaman darat dan armada udara. BNPB menetapkan Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sumsel, Riau, dan Jambi berstatus siaga darurat karhutla.
Jakarta, IDN Times - Titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan hingga Jumat (21/8/2026) terus meluas. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis, 20 Agustus 2026, terdeteksi 1.487 titik panas. Mayoritas di antara ribuan titik itu berlokasi di Pulau Kalimantan.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kemudian mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengatasi karhutla di wilayah Kalimantan. Dengan adanya OMC, maka bisa meningkatkan peluang turunnya hujan dan membasahi wilayah rawan.
"Pelaksanaan OMC tetap didukung pemadaman darat, patroli, deteksi dini serta koordinasi lintas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah," ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).
Dari lima provinsi di Pulau Kalimantan, OMC baru digelar di dua provinsi, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. OMC di Kalimantan Selatan, kata Ristianto, masih menunggu perkembangan cuaca, hotspot dan kondisi karhutla.
"Peluang pelaksanaan OMC akan dinilai berdasarkan ketersediaan awan potensial dan kebutuhan penanganan di lapangan," katanya.
1. OMC sudah dilakukan di Kalimatan Barat dan Kalimantan Tengah

Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan. (Dok. Bakom RI) Ristianto mengatakan, OMC sudah dilakukan di dua provinsi di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
"OMC di Kalimantan Barat dilaksanakan pada periode 13 Agustus hingga 17 Agustus 2026 melalui posko Pontianak. Dalam periode tersebut, sudah ada sembilan sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik," ujar Ristianto.
OMC gelombang kedua terbuka dilakukan di Kalbar pada periode 23 hingga 27 Agustus 2026. Kementerian Kehutanan mengacu data yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Mereka sedang mengupayakan agar OMC bisa dilakukan kembali di periode tersebut.
Sementara, modifikasi cuaca sudah dilakukan di Kalimantan Tengah dalam dua periode berbeda. Pertama, pada 27 Juli hingga 4 Agustus 2026. OMC kedua digelar pada 11-15 Agustus 2026.
"Operasi tersebut mencakup 13 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian sekitar 4,8 juta meter kubik," tutur dia.
Ristianto mengakui, OMC hingga akhir Agustus 2026 sulit dilakukan sebab kondisi cuaca diperkirakan masih didominasi kondisi kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas.
2. Kemenhut juga mengandalkan pemadaman lewat jalur darat

Kabut asap karhutla selimuti Pontianak. (IDN Times/Teri). Lantaran modifikasi cuaca sulit dilakukan di musim kemarau, maka pemerintah juga mengandalkan instrumen lain, yaitu pemadaman jalur darat. Pemerintah, kata Ristianto juga mengerahkan patroli terpadu, pendinginan lokasi, penguatan personel dan sarana pencegahan agar tidak meluas.
"Evaluasi kondisi cuaca dan operasi lapangan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap langkah penanganan dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran dan terkoordinasi," tutur dia.
Untuk bisa memadamkan api, pemerintah juga menambah armada udara dalam penanganan karhutla. Pemerintah mengerahkan armada udara seperti helikopter patroli, patroli fixed wing, dan helikopter water bombing di Kalteng.
"Penambahan armada diharapkan bisa meningkatkan jangkauan operasi khususnya pada lokasi yang sulit diakses dan membutuhkan pembasahan dari udara. Namun, pengerahan armada tetap harus mempertimbangkan jarak pandang, kondisi asap, cuaca dan standar keselamatan penerbangan," ucapnya.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sudah berkoordinasi dengan BNPB untuk menambah dukungan armada udara bagi operasi water bombing. Langkah itu dianggap lebih efektif untuk menjangkau titik api yang sulit atau tidak dapat diakses melalui jalur darat.
3. BNPB tetapkan enam provinsi dalam status siaga kebakaran hutan dan lahan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto ketika memberikan keterangan pers virtual soal dampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). (Tangkapan layar YouTube BNPB) Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, enam provinsi berstatus siaga darurat karhutla. Keenam daerah itu masuk kategori darurat lantaran memiliki lahan gambut yang cukup luas, sehingga bila terbakar, memungkinkan api merembet ke wilayah lain dengan cepat. Alhasil, akan dibutuhkan operasi yang lebih kuat.
"Darurat semua ini, enam provinsi. Keenamnya siaga darurat semua, mulai dari Kalbar (Kalimantan Barat), Kalteng (Kalimantan Tengah), Kalsel (Kalimantan Selatan), Sumsel (Sumatra Selatan), Riau, dan Jambi," kata Suharyanto usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat pada Senin, 10 Agustus 2026.
"Karena helikopter-helikopter milik BNPB prioritasnya fokus di enam provinsi," ucap dia.


















