Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Kenaikan Anggaran Kemenhan
Jakarta, IDN Times - Koalisi masyarakat sipil mengkritik kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk 2024. Kesepakatan kenaikan anggaran itu terjadi saat Presiden Joko "Jokowi" Widodo rapat bersama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada 28 November 2023, di Istana Bogor.
Perwakilan koalisi masyarakat sipil dari Imparsial, Gufron Mabruri, menyoroti kenaikan anggaran itu salah satunya diambil dari dana pinjaman sebesar Rp61,58 triliun. Dia juga mengkritisi kenaikan anggaran terjadi ketika sang menteri ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.
“Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran itu terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari presiden itu sendiri,” ujar Gufron dalam keterangannya, dikutip, Minggu (3/12/2023).
1. Menteri Pertahanan kini sedang fokus dalam politik
Gufron juga merasa heran anggaran Kemenhan naik drastis pada penghujung masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dia menyebut, Menteri Pertahanan juga kini sedang fokus dalam politik.
“Apalagi saat ini Menteri Pertahanan maju sebagai kandidat presiden sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan,” ucap dia.
2. Duga sektor pertahanan banyak penyimpangan anggaran
Lebih lanjut, Gufron menduga, sektor pertahanan banyak terjadi penyimpangan anggaran. Terlebih, kata dia, mereka yang berada di sektor pertahanan berdalih dengan istilah 'rahasia negara' apabila ada yang ingin mengetahui data anggarannya.
“Hal inilah yang membuat sektor pertahanan menjadi sektor dengan dugaan penyimpangan anggaran yang tinggi karena tidak ada lembaga penegak hukum independen yang bisa masuk untuk menginvestigasi,” kata dia.
3. Kenaikan anggaran Kemenhan berpotensi adanya penyimpangan
Gufron menilai, kenaikan anggaran Kemenhan juga berpotensi adanya penyimpangan.
“Kenaikan anggaran secara signifikan di kementerian tertentu (Kementrian Pertahanan) yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi tentunya akan sangat potensial disalahgunakan,” kata dia.
