Komdigi Tindak Worldcoin, Pakar Soroti Celah Keamanan Data
Jakarta, IDN Times - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) sudah melakukan langkah pembekuan World App dan memanggil dua perusahaan terkait layanan World yang mengharuskan anggotanya melakukan memindai retina mata untuk dapatkan sejumlah uang. Meski kini kantor World di sejumlah titik juga tidak lagi beroperasi, tetap saja ada kekhawatiran yang timbul.
Privasi dan keamanan data biometrik, yang sempat diminta World ke masyarakat, dikhawatirkan menjadi celah dalam penyalahgunaannya. Meski Worldcoin mengklaim tidak menyimpan data iris secara permanen, hanya menyimpan hash unik yang tak bisa dikembalikan ke gambar asli, tetap saja ada potensi kebobolan data yang muncul.
Pratama Persadha, pakar keamanan siber dan juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), mengapresiasi langkah Komdigi. Menurut Pratama, tindakan Komdigi sudah tepat dan meminimalisir adanya penyalahgunaan data yang sudah didapat.
"Mengingat risiko tersebut, langkah Komdigi melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang membekukan aktivitas Worldcoin dan World ID di Indonesia patut dilihat sebagai tindakan preventif yang bertanggung jawab," kata dia kepada IDN Times, dikutip Kamis (8/5/2025).
1. Pemerintah tak bisa biarkan model bisnis berbasis data pribadi jalan tanpa pengawasan
Dia mengatakan pemerintah tidak bisa membiarkan model bisnis platform digital yang menghimpun data biometrik berjalan tanpa pengawasan. Dia menilai pendekatan ini rawan penyalahgunaan jika tidak diimbangi dengan regulasi yang ketat.
"Pemerintah tidak bisa membiarkan model bisnis berbasis data pribadi berjalan tanpa pengawasan. Terutama, ketika menyangkut jenis data yang tidak dapat diubah seumur hidup seperti biometrik iris," kata Pratama.
2. Perlu ada mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel
Worldcoin memang mengklaim tidak menyimpan data iris secara permanen, melainkan hanya hash unik yang tak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Namun, hal itu dinilai belum cukup menjamin keamanan data.
Ke depannya, menurut Pratama, perlu ada mekanisme lebih transparan dan akuntabel sebelum sistem-sistem seperti Worldcoin dapat beroperasi di Indonesia.
"Pendekatan ini bukan hanya untuk memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap teknologi yang menyentuh aspek fundamental dari identitas manusia," kata dia.
3. Sulit untuk pastikan keamanan data jika tak ada audit dan keterbukaan
Pemerintah juga didesak membangun sistem pengawasan dan audit independen.
Perlu ada mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel sebelum sistem-sistem seperti Worldcoin dapat beroperasi di Indonesia.
Pratama mengatakan, keamanan suatu sistem tidak hanya bergantung pada pernyataan perusahaan, melainkan pada transparansi arsitektur teknologi, audit independen, serta penegakan hukum yang ketat.
"Tanpa adanya sistem audit yang kuat dan keterbukaan teknologi yang digunakan, sulit untuk benar-benar memastikan bahwa data biometrik tersebut tidak disimpan, ditransmisikan, atau diproses di luar pengetahuan pengguna," katanya.
