Konflik AS-Venezuela, PM Jepang Serukan Pemulihan Demokrasi
- Pemerintah Jepang tidak memberikan evaluasi langsung terhadap operasi militer AS di Venezuela
- Jepang akan melakukan upaya diplomatik untuk memulihkan demokrasi di Venezuela dan menstabilkan situasi di sana
- Jepang bekerja sama erat dengan negara-negara G7 dan negara regional lainnya mengenai situasi di Venezuela
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang menahan diri untuk tidak memberikan evaluasi langsung terhadap operasi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela baru-baru ini. Namun, mereka berencana untuk terus memantau perkembangan, termasuk tanggapan dari negara-negara terkait, dilansir NHK News, Selasa (6/1/2026).
Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, mengatakan bahwa negaranya akan melakukan upaya diplomatik untuk memulihkan demokrasi di Venezuela dan menstabilkan situasi di sana. Pernyataan tersebut datang menyusul insiden penangkapan Presiden Nicolas Maduro dari Venezuela dalam operasi militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) pada 3 Januari 2026.
"Jepang secara tradisional menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar, seperti kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum," kata Takaichi dalam unggahannya di X, Minggu (4/1/2026).
Ia juga menambahkan bahwa negaranya akan bekerja sama erat dengan negara-negara G7 dan negara regional lainnya mengenai situasi di Venezuela.
1. Posisi Jepang dalam aliansi AS dan penegakan hukum internasional
Meski penangkapan Maduro tersebut dilakukan tanpa otorisasi Kongres AS dan menuai tuduhan pelanggaran hukum internasional, tetapi Takaichi tidak berkomentar apakah operasi tersebut dapat dibenarkan. Serangan AS tersebut telah menempatkan pemerintah Jepang dalam posisi yang sulit. Ini mengingat aliansi kedua negara adalah landasan kebijakan luar negeri dan keamanan Jepang.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya sedang memantau situasi dengan cermat dan berupaya memastikan keselamatan sekitar 160 warga negaranya. Disebutkan, mereka telah menghubungi sebagian besar warga Jepang di Venezuela.
Kementerian tersebut juga telah membentuk gugus tugas lokal di Kedutaan Besar Jepang di Caracas dan kantor penghubung di dalam kementerian tersebut. Pihaknya juga mengeluarkan peringatan perjalanan yang menyarankan warga Jepang untuk menghindari kegiatan di luar rumah yang tidak penting. Dilaporkan, sejauh ini belum ada informasi mengenai adanya warga negara Jepang yang menjadi korban, dilansir Yomiuri Shimbun.
2. Kritik dalam pemerintahan Jepang atas tindakan AS terhadap Venezuela
Ketua komisi penelitian keamanan dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, Itsunori Onodera, mengatakan kepada wartawan bahwa operasi militer AS tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mengubah status quo dengan kekerasan. Ia khawatir hal itu mengirimkan pesan yang berbahaya, dikutip dari Kyodo News.
Sementara itu, partai-partai oposisi jauh lebih terbuka dalam mengecam serangan Washington terhadap Venezuela. Kepala partai oposisi terbesar dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang, Yoshihiko Noda, mengkritik keras penggerebekan tersebut. Ia menyebut hal itu sangat dipertanyakan menurut hukum internasional.
"Apakah hal ini memiliki legitimasi berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional?. Sangat diragukan. Saya tidak punya pilihan selain menyampaikan penyesalan," ungkapnya, dikutip dari Asahi Shimbun.
Ketua komite eksekutif Partai Komunis Jepang, Kazuo Shii, mengatakan pada 3 Januari 2026 di X bahwa tindakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump adalah tindakan agresi yang secara brutal menginjak-injak Piagam PBB dan hukum internasional. Ia juga mengutuk dengan keras tindakan tersebut.
3. Ambisi Trump menguasai cadangan minyak Venezuela
Trump mengatakan setelah penggerebekan tersebut AS akan mengelola Venezuela sampai transisi yang aman, tepat, dan bijaksana dapat tercapai. Ia mengungkapkan bahwa Maduro telah diterbangkan ke New York bersama istrinya. Disana, ia akan menghadapi tuntutan pidana dengan tuduhan bertanggung jawab atas penyelundupan sejumlah besar narkoba ilegal ke Amerika Serikat dan tuduhan lainnya.
Di sisi lain, Trump mengatakan bahwa AS ingin memperbaiki Venezuela sebelum negara tersebut mengadakan pemilihan umum berikutnya. Ia juga juga mendesak pemerintah sementara Venezuela untuk mengambil tindakan yang tepat. Sebab, jika tidak Washington akan melakukan serangan kedua di wilayah mereka.
Untuk diketahui, Venezuela merupakan negara yang kaya akan minyak. Menurut laporan Badan Informasi Energi AS (EIA), Venezuela memiliki cadangan minyak mentah yang sangat besar, yaitu 303 miliar barel. Angka tersebut berarti sekitar seperlima dari cadangan global dunia.
