Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Mitigasi Jemaah Umrah Imbas Perang Israel-Iran
- DPR melalui Abdul Wachid meminta Kemenhaj segera melakukan mitigasi bagi jemaah umrah Indonesia akibat dampak konflik Israel-Iran yang mengganggu penerbangan di kawasan Timur Tengah.
- Pemerintah diberi tenggat lima hari untuk menyiapkan langkah darurat melindungi jemaah, terutama yang tertahan di negara transit atau masih berada di Arab Saudi.
- Calon jemaah diminta menunda keberangkatan umrah selama Ramadan hingga ada kepastian keamanan resmi dari pemerintah demi keselamatan seluruh warga Indonesia.
Jakarta, IDN Times – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera melakukan langkah mitigasi terhadap puluhan ribu jemaah umrah Indonesia. Permintaan ini menyusul eskalasi konflik antara Israel dan Iran yang berdampak pada penutupan ruang udara serta gangguan jadwal penerbangan internasional di kawasan Timur Tengah.
Abdul Wachid mengatakan, Komisi VIII DPR RI terus menjalin koordinasi dengan pemerintah untuk memantau kondisi jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan.
Abdul mengatakan, fokus perhatian saat ini diarahkan pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit di negara seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. Menurut dia, kelompok ini paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak.
"Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak," ujar Abdul Wachid dikutip dari siaran pers, Minggu (1/3/2026).
1. Pihak travel diminta bertanggung jawab penuh terhadap jemaah
Politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara perjalanan dengan otoritas negara. Ia meminta pihak travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk bersikap proaktif dalam situasi ini.
Abdul menegaskan, para penyelenggara perjalanan harus bertanggung jawab penuh terhadap jemaah mereka. Dia menginstruksikan agar tidak ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan di tengah ketidakpastian keamanan di kawasan transit.
"Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Pada saat yang sama, pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin," kata dia.
2. Pemerintah diberi waktu lima hari untuk siapkan langkah darurat
Tak hanya itu, Abdul juga memberikan tenggat waktu bagi pemerintah tentang jemaah yang saat ini masih tertahan di negara transit maupun di Arab Saudi. Dia meminta agar dalam lima hari ke depan sudah ada langkah konkret yang diambil.
Tenggat waktu ini diberikan dengan pertimbangan situasi keamanan di Timur Tengah masih terus memanas. Langkah darurat tersebut dinilai penting untuk memastikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia yang sedang menjalankan ibadah umrah.
"Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di Tanah Suci maupun yang terdampar di negara-negara transit," kata dia.
3. Calon jemaah diimbau menunda perjalanan umrah selama ramadan
Sementara, terkait arus keberangkatan yang biasanya melonjak tajam selama bulan suci Ramadan, Abdul mengeluarkan imbauan tegas bagi calon jemaah umrah di Tanah Air. Masyarakat diminta untuk menunda dulu rencana perjalanan umrah mereka.
Imbauan ini berlaku baik untuk perjalanan yang direncanakan di akhir Ramadan maupun selama bulan Ramadan. Abdul menegaskan, masyarakat harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya dari pemerintah.
"Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan, maupun selama bulan Ramadan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar," kata dia.
Abdul mengatakan, Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan koordinasi lintas sektoral berjalan maksimal demi keselamatan seluruh jemaah Indonesia.
"Intinya, Komisi VIII DPR RI akan terus memantau setiap perkembangan dan memastikan koordinasi lintas sektoral ini berjalan maksimal demi keselamatan seluruh jemaah Indonesia," ucap dia.
