Komunitas Kritik Rencana Gowes Pramono Anung Lewat JLNT Casablanca
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendapat kritik karena rencana "SilaturahRide with Mas Pram" yang melintasi JLNT Casablanca.
- Koalisi Mobilitas Berkelanjutan menolak penggunaan JLNT untuk pesepeda dan mengkritik sikap Dinas Perhubungan yang berubah demi acara gowes bersama Pramono Anung.
Jakarta, IDN Times - Kegiatan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertajuk "SilaturahRide with Mas Pram" yang akan digelar pada Sabtu (19/4/2025) menuai kritik. Pasalnya, Pramono direncanakan akan melewati Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca dalam event tersebut.
Acara ini menuai penolakan keras dari Koalisi Mobilitas Berkelanjutan. Koalisi yang terdiri dari B2W Indonesia, Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal ini menilai, hal tersebut melanggar aturan dan mengancam keselamatan pengguna jalan.
"Kami kaget, acara bersepeda itu akan melalui JLNT Casablanca, bahkan dua kali putaran. Kami menyampaikan penolakan keras terhadap penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute sepeda dalam acara ini. Penolakan ini bukan tanpa dasar, regulasi yang ada sudah sangat jelas melarang sepeda melintas di JLNT," ujar Presiden B2W Indonesia, Hendro Subroto, melalui keterangan tertulis, Rabu (16/6/2025).
1. Dishub DKI awalnya menolak, tetapi jadi melunak
Hendro mengkritik sikap Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang semula menolak penggunaan JLNT untuk pesepeda, tetapi berubah melunak demi memenuhi rencana acara gowes bersama Pramono Anung.
"Tapi entah karena tekanan politis atau demi silaturahmi yang terlalu 'mengalir,' sikap itu mendadak melunak. Solusi darurat pun diambil jalan akan ditutup penuh hanya untuk rombongan sepeda peserta acara sehingga makin melebar membuat kerugian aktivitas rutin hari itu warga Jakarta yang bermobilitas di jalur tersebut," kata dia.
2. Pelanggaran hukum yang dibungkus dalam gimmick populis
Aktivis Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) Alfred Sitorus, menegaskan, B2W Indonesia dan Koalisi Mobilitas Berkelanjutan tidak menentang kegiatan bersepeda, tetapi menolak keras segala bentuk pelanggaran hukum yang dibungkus dalam kemasan populis.
"Kami menentang segala bentuk pelanggaran hukum yang dibungkus dalam gimmick populis. Karena ketika hukum bisa dinegosiasikan untuk kepentingan simbolik, maka yang rusak bukan hanya marka jalan tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemimpinnya," kata Alfred.
3. Pesepeda anggap boleh lewat JLNT
Sementara, Founder Road Safety Association (RSA), Rio Oktaviano, mengatakan, saat kampanye Pramono menyampaikan Jakarta harus menjadi kota yang manusiawi dan sepeda adalah simbol paling sederhana dari kemajuan dan berkomitmen mendukung pembangunan fasilitas sepeda yang aman dan patuh hukum.
Namun, kini malah ikut mendesain pelanggaran hukum dengan gaya yang terbungkus bersepeda sport di kawasan Jalan JLNT yang dikelilingi gedung bertingkat.
"Kami berorientasi kepada keselamatan jalan secara keseluruhan dan jangka panjang, apabila acara ini diberlakukan, maka akan menjadi preseden buruk dalam konsistensi keselamatan jalan, masyarakat pengguna sepeda motor dan pesepeda akan menganggap bahwa melewati JLNT itu adalah boleh,” ujar Rio.
