KPK: Wali Kota Semarang dan Suami Korupsi Pengadaan Meja-Kursi di SD

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri. Ada sejumlah tindak pidana korupsi yang dilakukan keduanya.

Salah satunya adalah korupsi pengadaan meja dan kursi untuk sekolah dasar (SD) pada anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengatakan, awalnya Mbak Ita meminta semua organisasi perangkat daerah untuk menyisihkan 10 persen anggaran agar digunakan dalam APBD Perubahan. Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kota Semarang mengurangi beberapa pekerjaan fisik.

Kemudian, Alwin Basri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, pada Juli 2023 memerintahkan Bambang Pramusinto selaku Kepala Dinas Pendidikan untuk memasukan usulan anggaran pengadan Rp20 miliar ke APBD-P.

Selain itu, ia juga meminta agar Rahmat U Djangkar dari PT Deka Sari Perkasa ditunjuk langsung sebagai pemenang pengadaan meja kursi fabrikasi SD.

"Selain itu, AB memerintahkan KA (Kapendi) untuk mengurus teknis terkait penunjukkan PT Deka Sari Perkasa. Atas perintah tersebut, kemudian Kapendi selanjutnya memerintahkan MF untuk menunjuk PT Deka Sari Perkasa," ujar Ibnu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

"Bahwa permintaan AB kepada BP tersebut juga telah dilaporkan oleh BP kepada HGR dan HGR menyuruh BP untuk memnbahasnya di TAPD," imbuhnya.

Ibnu mengatakan, HGR bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan APBD-P tahun anggaran 2023. Dalam APBD-P itu sudah masuk anggaran pengadaan meja dan kursi untuk SD senilai Rp19,2 miliar pada Dinas Pendidikan.

"Yang mana awalnya APBD murni 2023 anggaran tersebut hanya senilai Rp900 juta," ujar dia.

Ibnu menjelaskan, Rahmat U Djangkar menyiapkan Rp1,75 miliar. Uang itu merupakan fee dari peran Alwin Basri membantunya.

"Atau sebesar 10 persen untuk AB," ujar dia.