Kurang Sosialisasi, Wagub DKI Minta Maaf soal Aturan Ganjil Genap
Jakarta, IDN Times - Terkait dengan polemik penerapan ganjil genap di ibu kota saat masa perpanjangan PPKM Level 4, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta maaf jika sosialisasi tentang aturan ini masih kurang masif menjangkau warga yang berkegiatan di Jakarta.
"Kami mohon maaf atas pemberlakuan ganjil genap, kalau mungkin dirasa kurang sosialisasinya," kata Riza di Jakarta, Jumat (13/8/2021).
1. Pemprov DKI akan tingkatkan sosialisasi terkait aturan ganjil genap
Riza mengungkapkan bahwa nantinya pihak Pemprov DKI Jakarta bakal terus meningkatkan giat sosialisasi terkait ganjil genap yang diberlakukan sementara saat perpanjangan PPKM Level 4 hingga 16 Agustus 2021.
"Nanti kami akan tingkatkan terus mudah-mudahan karena kemarin hari pertama masih ada yang belum tahu Insya Allah hari ini semuanya sudah tahu bahwa di Jakarta sudah memberlakukan ganjil genap sementara tanggal 12 sampai tanggal 16 (Agustus)," ujarnya.
2. Anggota DPRD DKI Jakarta kena ganjil genap, marah akan aturan ini
Sebelumnya, Aggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Viani Limardi, terlibat adu mulut dengan petugas kepolisian di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ia melanggar aturan ganjil genap yang diberlakukan di masa perpanjangan PPKM Level 4.
Dia mengaku hendak bertugas dan tak diperkenankan lewat. Namun bukannya mematuhi aturan, ia malah menegur polisi. Adu mulut pun akhirnya terjadi.
Dia mengatakan bahwa aturan selama pemberlakuan PPKM kerap berganti. Ia pun akan memprotes aturan ganjil genap saat ini, sebab Viani merasa dirinya yang ikut membuat aturan.
"Oke nanti saya akan protes ini, saya yang bikin aturannya," ujarnya, Kamis (12/8/2021).
3. Ganjil genap justru dinilai pengamat timbulkan kelonggaran masyarakat
Sementara, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) sekaligus pengamat kebijakan publikAzas Tigor Nainggolan mengatakan bahwa pemberlakuan ganjil genap saat ini tidaklah tepat karena justru memberi kelonggaran pada masyarakat ke 8 titik yang merupakan area perkantoran dan mal.
"Untuk mengurangi atau menekan mobilitas warga seharusnya bukan ganjil genap yang digunakan. Pengalaman penerapan penyekatan di 100 titik di Jakarta," kata Tigor dalam keterangannya, Jumat.
Sistem penyekatan masih dianggap ampuh menekan mobilitas warga dan mengendalikan pertemuan langsung warga.
