Hari Jadi ke-81, Pemprov Jateng Perbaiki Rumah dan Bangkitkan Ekonomi
- Pemprov Jawa Tengah menggabungkan perbaikan rumah tidak layak huni dengan dukungan pendidikan, pekerjaan, bantuan sosial, dan peluang peningkatan penghasilan bagi keluarga penerima.
- Sepanjang 2025, 274.514 unit backlog perumahan ditangani, menurunkan angka menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026; mayoritas intervensi APBD provinsi berupa peningkatan kualitas RTLH.
- Hingga Triwulan II 2026, 65.449 unit backlog telah ditangani, tetapi 993.005 unit masih membutuhkan penanganan untuk mendukung hunian aman dan pengentasan kemiskinan.
Jakarta, IDN Times – Membenahi rumah tidak layak huni (RTLH) bukan sekadar mengganti atap, memperbaiki lantai, atau memperkuat dinding. Di Jawa Tengah, rumah tidak layak kerap menjadi bagian dari persoalan yang lebih besar, mulai dari penghasilan keluarga yang terbatas hingga pekerjaan yang tidak menentu. Karena itu, ketika Pemprov Jateng memperbaiki ribuan rumah, yang disentuh bukan semata bangunannya.
Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah terus memperkuat pendekatan tersebut. Intervensi terhadap rumah berjalan berdampingan dengan upaya memperkuat keluarga yang menempatinya. Rumah dibuat lebih sehat dan aman, sementara persoalan pendidikan, pekerjaan hingga peluang meningkatkan penghasilan ikut dilihat.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen pada 4 Maret 2026.
1. Penanganan backlog perumahan di Jateng
Pemprov Jateng menjawab persoalan perumahan. (dok. Pemprov Jateng) Komitmen tersebut berjalan seiring dengan besarnya penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah. Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit berhasil ditangani. Capaian itu menurunkan backlog dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Upaya tersebut berlanjut pada 2026. Hingga Triwulan II, penanganan backlog telah mencapai 65.449 unit. Penanganan berasal dari berbagai sumber, mulai APBN melalui BSPS, Dana Desa dan kementerian/lembaga, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, hingga CSR dan Baznas. Dari APBD Provinsi Jawa Tengah sendiri, realisasi hingga Triwulan II mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit.
Besarnya penanganan tersebut juga menunjukkan bahwa fokus pemerintah tidak semata membangun rumah baru. Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH, sementara pembangunan baru sebanyak 340 unit. Artinya, intervensi terbesar diarahkan untuk membuat rumah yang sudah ditempati masyarakat menjadi lebih layak.
Data backlog awal 2026 memperkuat gambaran tersebut. Dari 1.058.454 unit backlog, sebanyak 762.064 unit merupakan backlog kelayakan, sedangkan backlog kepemilikan tercatat 296.390 unit.
2. Menciptakan tempat tinggal yang lebih aman
Pemprov Jateng memberikan bantuan kepada masyarakat. (dok. Pemprov Jateng) Di titik inilah perbaikan RTLH menjadi penting. Bantuan pemerintah tidak hanya mengurangi beban keluarga untuk memperbaiki bangunan yang selama ini sulit mereka tanggung sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan aman. Namun, rumah yang sudah diperbaiki bukan berarti seluruh persoalan keluarga selesai.
Hal itu terlihat ketika Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengecek rumah Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, yang telah mendapat bantuan RTLH. Tak hanya memastikan rumahnya telah layak, Taj Yasin juga menanyakan kondisi ekonomi keluarganya.
Suami Sailah, Ade Suratman, masih merantau ke Cirebon sebagai pedagang cilok, sementara Sailah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Penghasilan keduanya masih pas-pasan. Anak sulung mereka yang telah lulus SMA pun belum mendapatkan pekerjaan.
Taj Yasin kemudian berupaya menghubungkan anak Sailah dengan peluang kerja dan peningkatan keterampilan, mulai bursa kerja, pelatihan vokasi hingga magang, termasuk peluang ke Jepang jika tersedia.
“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujarnya.
Bagi Sailah, bantuan itu membuat perubahan yang sebelumnya sulit diwujudkan menjadi nyata. Rumah yang dulu masih berlantai tanah dan belum diplester, kini lebih layak ditempati.
“Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak,” tutur Sailah, 14 Juli 2026.
Hal serupa dirasakan Hadi Mulyono, warga Kudus, mengaku telah lama ingin memperbaiki rumahnya. Namun, kemampuan ekonomi membuat keinginan tersebut sulit diwujudkan.
“Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini,” ujar Hadi pada 29 Juni 2026.
Dua kesaksian itu menggambarkan manfaat paling nyata dari program RTLH. Ketika biaya memperbaiki rumah berada di luar kemampuan keluarga, intervensi pemerintah membuat keinginan tersebut akhirnya dapat diwujudkan.
3. Dampak jangka panjang
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengunjungi rumah warga. (dok. Pemprov Jateng) Pada saat yang sama, skala persoalan membuat pekerjaan tersebut belum selesai. Hingga Triwulan II 2026, masih terdapat 993.005 unit backlog yang membutuhkan penanganan.
Karena itu, pekerjaan rumah Jawa Tengah bukan hanya mempercepat penanganan hunian tidak layak, tetapi juga memastikan intervensi tersebut memberi dampak yang lebih panjang bagi keluarga penerima.
Memasuki usia ke-81, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Jawa Tengah menangani kemiskinan dari berbagai sisi. Rumah yang sehat dan aman memang menjadi kebutuhan dasar, tetapi keluarga yang menempatinya juga membutuhkan kesempatan untuk tumbuh. (WEB)
