Mahfud: Prabowo Bakal Awasi Menteri yang Bermasalah dengan Hukum
- Mahfud mendorong publik memberi waktu bagi kabinet Prabowo-Gibran bekerja lebih dulu sebelum mengkritik
- Indikasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran akan terlihat dalam 100 hari pertama, termasuk kontribusi wakil menteri dan kepala badan
- Mahfud menyoroti orang-orang baru di pemerintahan dan mendesak pembenahan di bidang hukum serta evaluasi kinerja menteri setelah enam bulan
Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mendorong publik untuk memberikan waktu bagi kabinet Prabowo-Gibran bekerja lebih dulu. Namun, bila ada menteri-menterinya membuat kebijakan yang tidak beres maka jangan ragu untuk tetap mengkritik.
"Kan sekarang Beliau masih melakukan hal-hal untuk keseimbangan pemerintahan atau political trade off. Saya kira itu tidak bisa dihindari tapi menurut saya, mari sama-sama kita tunggu saja," ujar Mahfud mengenai pandangannya terkait pembentukan kabinet Prabowo-Gibran dan dikutip dari akun YouTubenya pada Sabtu (26/10/2024).
Indikasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sesuai dengan delapan program cepat atau tidak sudah bisa terlihat di 100 hari pertama. Termasuk apakah banyak wakil menteri dan kepala badan benar-benar memberikan kontribusi bagi pemerintahan.
Guru besar ilmu hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta itu pun mengakui ada sejumlah menteri yang memiliki rekam jejak bermasalah terkait hukum. Sosok seperti Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hingga Wakil Menteri Edward Omar Sharif Hiariej sudah pernah diperiksa oleh penegak hukum.
Tetapi, dalam pandangannya, Mahfud menduga bagi para menteri atau wamen yang memiliki rekam jejak bermasalah akan diawasi langsung oleh Prabowo. "Mungkin saja Pak Prabowo akan mengandangkan orang-orang itu di bawah kekuasaannya langsung. Orang-orang itu akan ditarik dan berkoordinasi langsung oleh Prabowo. Jadi, gak bisa main-main lagi," tutur dia.
Meskipun Mahfud mengakui rekam jejak menteri yang tersangkut kasus hukum diduga kuat tidak akan membuat keputusan sesuai integritas dan kepentingan publik. Namun, Mahfud yakin Prabowo tidak akan mendiamkan menteri dan wakil menteri dengan potensi tersangkut kasus hukum itu.
1. Mahfud nilai orang baru di pemerintahan jadi tanda sirkulasi kekuasaan
Poin lain yang disampaikan oleh Mahfud yakni terkait orang-orang baru yang ditarik masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah nama terlihat baru kali pertama duduk di pemerintahan. Mulai dari Stella Christie yang menjabat Wamendikti Sainstek, Widiyanti Putri Wardhana yang duduk sebagai Menteri Pariwisata hingga Veronica Tan yang dipercaya menjadi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA). Hal tersebut menandakan adanya sirkulasi kekuasaan.
"Kan anak-anak muda itu harus diberi kesempatan. Seperti saya dulu muncul tiba-tiba, kan bisa saja. Kita lihat saja. Orang itu kan dibimbing oleh alam dan pengalaman lalu menjadi pemimpin," kata Mahfud.
Ia pun mendorong publik agar tidak perlu menghujat dulu individu yang baru kali pertama masuk di kabinet pemerintahan. Evaluasi baru adil disampaikan usai 100 hari bekerja.
2. Mahfud dorong Prabowo kuatkan lembaga penegakan hukum
Lebih lanjut, Mahfud mendorong pekerjaan rumah yang perlu segera dibereskan adalah pembenahan di bidang hukum. Lembaga penegak hukum perlu kembali diperkuat.
"Karena sering kali political trade off-nya di situ. Saling ancam, saling sandera dan sebagainya. Terkadang perkara menjadi mandek. Perkara yang semula ada di nomor satu pindah ke bawah," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Prabowo, kata Mahfud, harus memberikan instruksi tegas bahwa semua lembaga hukum memiliki independensi. Ketika suatu perkara sudah mulai diselidiki maka tak boleh dihalang-halangi.
"Saya kira ada tiga tempat yang penting untuk dibenahi. Satu KPK, kedua Kejaksaan Agung dan ketiga Polri. Ketiga instansi itu harus benar-benar diawasi oleh presiden agar tidak memain-mainkan hukum," tutur dia.
3. Adik Prabowo sebut menteri yang tidak bekerja bakal diganti
Sementara, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, memastikan kinerja tiap menteri akan dievaluasi enam bulan sejak dilantik pada 21 Oktober 2024.
"Evaluasi akan dilakukan pada bulan Maret atau April tahun 2025," ujar pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu dalam dialog KADIN pada 23 Oktober 2024.
Hashim menyebut, Prabowo akan mengevaluasi para menteri dan wakil menterinya jika terbukti melakukan penyelewengan. Penyelewengan ini, kata dia juga termasuk tindakan korupsi ataupun tidak bekerja secara efisien.
"Dia (Prabowo) orangnya tegas," tutur dia.
