Menhaj Sebut Jadwal Pemberangkatan Jemaah Haji 2026 Belum Berubah
- Kemenhaj memastikan jadwal pemberangkatan jemaah haji 2026 tetap berlangsung pada 21–22 April meski ada konflik di Timur Tengah.
- Pemerintah terus memantau situasi konflik di kawasan Timur Tengah dan berharap ketegangan segera mereda agar ibadah haji berjalan aman dan khusyuk.
- Kemenhaj menegaskan komitmen akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Rp18 triliun dengan melibatkan KPK, Kejaksaan, dan Polri untuk memastikan transparansi penyelenggaraan haji 2026.
Jakarta, IDN TImes - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan menegaskan pemberangkatan jemaah calon haji untuk musim haji 2026 belum mengalami perubahan jadwal.
Ia menyampaikan jemaah akan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026, dan pemberangkatan dilakukan sehari setelahnya, tepatnya 22 April.
“Terkait pemberangkatan jemaah calon haji sampai saat ini belum ada perubahan, masih tetap tanggal 21 April 2026 jemaah calon haji masuk asrama haji, kemudian pada 22 April berangkat,” kata Gus Irfan dikutip ANTARA Minggu (29/3/2026).
Kemenhaj disebut telah melakukan berbagai persiapan dan saat ini tinggal menunggu hari pelaksanaan. Menurut Gus Irfan, situasi ini serupa dengan penyelenggaraan pernikahan, di mana berbagai keperluan seperti gedung, katering, hingga seragam sudah disiapkan.
“Semuanya sudah siap, tinggal menunggu hari pemberangkatan jemaah calon haji,” ujarnya.
1. Pemerintah akan tetap memantau konflik di timur tengah
Lebih lanjut, Pemerintah disebut terus melakukan pemantauan terhadap situasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dijalankan agar proses haji nantinya dapat berlangsung dengan baik.
"Mudah-mudahan pertikaian di Timur Tengah bisa segera menurun dan kami berharap mereka yang berseteru di sana menghormati proses haji umat Islam dari seluruh dunia," ujar Gus Irfan.
2. Gus Irfan sebut dengan rasa saling menghormati, diharapkan tensi konflik dapat diturunkan
Selain itu, Gus Irfan menyatakan dengan adanya rasa saling menghormati, diharapkan tensi konflik dapat diturunkan. Hal ini akan memberi ruang bagi umat Islam untuk beribadah dengan tenang.
"Dengan menghormati itu mereka akan menurunkan tensi konflik sehingga umat Islam bisa melaksanakan haji dengan tenang dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya," kata dia.
3. Pemerintah klaim utamakan aspek akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran
Tak hanya itu, Kemenhaj mengklaim akan mengutamakan aspek akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Penyelenggaraan juga harus bebas dari segala bentuk penyimpangan. Dalam pengelolaan haji, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp18 triliun.
Kementerian juga melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri dalam pengawasan pengadaan serta tata kelola keuangan untuk musim haji 2026.
