Manifesto Perempuan Jaga Indonesia Desak Presiden Buka Dialog Inklusif
- Dinamika wacana #ResetIndonesia tak akomodasi isu-isu fundamental
- Berharap Prabowo dapat memberikan ruang dialog untuk kepentingan seluruh rakyat
- Sampaikan 45 tuntutan perubahan struktural di legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Jakarta, IDN Times – Kelompok masyarakat sipil Perempuan Jaga Indonesia (PJI) menyampaikan Manifesto Perempuan Jaga Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Manifesto tersebut berisi 45 tuntutan yang merangkum permasalahan dasar bangsa, khususnya terkait keadilan gender, sosial, dan lingkungan.
Dalam surat bernomor 008/PJI/IX/2025, PJI menegaskan, perjuangan mewujudkan keadilan tidak bisa dilepaskan dari peran perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
“Kami meyakini bahwa perjuangan untuk keadilan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif perempuan sebagai separuh lebih penduduk Indonesia, bersama dengan anak-anak serta kelompok minoritas yang turut membentuk wajah bangsa ini,” tulis PJI dalam keterangannya, dikutip Kamis (18/9/2025).
1. Dinamika wacana #ResetIndonesia disebut tak akomodasi isu-isu fundamental
Namun, mereka menilai dalam dinamika wacana #ResetIndonesia, isu-isu fundamental tersebut justru masih terpinggirkan.
“Dalam dinamika wacana #ResetIndonesia, kami melihat adanya kecenderungan isu-isu fundamental yang menyangkut perempuan, anak, dan kelompok minoritas masih terpinggirkan atau belum terakomodasi secara memadai,” sebut mereka.
2. Berharap Prabowo dapat memberikan ruang dialog
Atas dasar itu, PJI meminta Presiden membuka ruang dialog agar kepentingan seluruh rakyat bisa terakomodasi secara adil.
Atas dasar itu, mereka berharap Prabowo dapat memberikan ruang dialog terbuka, sehingga kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali dapat diakomodasi secara adil, sesuai dengan asas inklusi yang bermakna sebagaimana dijiwai nilai-nilai Pancasila.
3. Sampaikan 45 tuntutan perubahan struktural
PJI mendorong adanya perubahan dari tiga lembaga Indonesia yakni legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Mereka menyoroti berbagai hal, mulai dari kesetaraan gender di berbagai bidang, mulai dari politik hingga kesehatan, reformasi Polri dan gaji DPR, hingga alokasi ekonomi yang berprespektif gender.
Dari keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Kamis (18/9/2025), total ada 45 tuntutan untuk Indonesia yang adil dan setara, semua tercatat dalam manifesto politik untuk Indonesia yang adil dan setara.
"Kami, Perempuan Indonesia, berdiri atas kesadaran sejarah, bangkit dari luka diskriminasi dan subordinasi, dan bergerak dengan daya jiwa dan cinta bangsa. Kami menuntut perubahan struktural di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar Indonesia tidak lagi dikuasai ketidakadilan, melainkan menjadi rumah yang setara bagi semua, tempat Pancasila hidup, bernafas, bekerja dan mewujud," tulis Perempuan Jaga Indonesia (PJI), dalam dokumen manifestonya
