Mengulas Daftar Anggota Panja RUU TNI: Terhubung dengan Elite
- Pemerintah dan Komisi I DPR sepakat membentuk panja Revisi UU TNI
- Utut Adianto terpilih sebagai Ketua Panja RUU TNI
- Anggota Panja RUU TNI memiliki keterkaitan dengan sejumlah elite di negeri ini
Jakarta, IDN Times - Pemerintah dan Komisi I DPR RI telah sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasonal Indonesia (TNI).
Pemerintah juga telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi I DPR RI dalam rapat perdana panja yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, pada Selasa (13/3/2025).
Dalam rapat perdana kali ini juga ditetapkan Ketua Panja RUU TNI. Ketua Komisi I, Utut Adianto, pun terpilih menjadi Ketua Panja RUU TNI.
"Berdasarkan rapat intern Komisi I, 27 Februari 2025, Komisi I DPR telah membentuk Panja dan mohon izin bukan narsis Pak Menteri, kami disepakati, saya Utut Adianto menjadi Ketua Panja. Apakah ini bapak juga setuju?" tanya Utut kepada peserta rapat.
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, yang mewakili pemerintah menyetujui Utut sebagai Ketua Panja RUU TNI. "Sangat setuju pak," jawab Sjafrie dalam rapat tersebut.
Selain Utut, jajaran pimpinan Komisi 1 lainnya yakni Dave Laksono dari fraksi Golkar, Budi Djiwandono dari fraksi Gerindra, Ahmad Heryawan dari fraksi PKS, dan Anton Sukartono dari fraksi Demokrat ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panja RUU TNI.
1. Daftar Pimpinan dan Anggota Panja RUU TNI, ada keterikatan dengan elite
Fraksi PDIP:
- Drs. Utut Adianto (Ketua Panja RUU TNI)
- Dr. H. Hasanuddin
- Junico Siahaan
- Ir. Rudianto Tjen
- H. Rachmat Hidayat
Fraksi Partai Golkar:
- Dave Laksono (Wakil Ketua Panja RUU TNI)
- Nurul Arifin
- Yudha Novanza Utama
- Gavriel P Novanto
Fraksi Partai Gerindra:
- G. Budi Djiwandono (Wakil Ketua Panja RUU TNI)
- Ir. H. M. Endipat Wijaya
- Rachel Mariam Saydina
- Sabam Rajagukguk
Fraksi Partai NasDem
- Andina Thresia Narang
- Amelia Anggaraini
Fraksi PKB:
- H. Oleh Soleh
- Drs. H. Taufiq R Abdullah
Fraksi PAN:
- Farah Puteri Nahlia
- Slamet Ariyadi
Fraksi Partai Demokrat:
- Anton Sukartono (Wakil Ketua Panja RUU TNI)
- Rizki Aulia Rahman Natakusumah
Fraksi PKS
- Dr. H. Ahmad Heryaman (Wakil Ketua Panja RUU TNI)
- Dr. H Jazuli Juwaini
Beberapa dari daftar anggota Panja RUU TNI memiliki keterkaitan dengan sejumlah elite di negeri ini. Dave Laksono merupakan putra dari Agung Laksono, yang Mantan Anggota Ketua DPR RI periode 2004-2009. Gavriel P Novanto merupakan anak dari Mantan Ketua DPR periode 2014-2015, Setya Novanto.
Kemudian, G Budi Djiwandono merupakan keponakan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dia adalah putra kedua dari Mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedradjat Djiwandono.
Lalu, Amelia Anggraini merupakan istri Wakil Ketua Komisi XII DPR RI 2024-2029 Sugeng Suparwoto. Terakhir, Farah Puteri Nahlia merupakan putri dari Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Mohammad Fadil Imran.
2. Pemerintah harap RUU TNI rampung sebelum DPR reses
Sementara itu, Sjafrie menargetkan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat selesai sebelum DPR memasuki masa reses. Sjafrie juga berharap, pembahasan RUU TNI bisa selesai pada Ramadan. Adapun, berdasarkan jadwal, DPR akan mulai memasuki masa reses pada 21 Maret 2025 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Sjafrie seusai rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
"Dengan harapan ini bisa selesai pada Bulan Ramadan, kita harapkan ini selesai sebelum reses para anggota DPR," kata dia.
3. Pengesahan RUU TNI sebelum reses tergantung dinamika
Dalam keterangan terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI sebelum masa reses tergantung dinamika yang berlangsung di Komisi I.
Dasco mengakui, saat ini RUU Komisi I DPR tengah menggodok revisi undang-undang tersebut.
"Kami belum cek dinamikanya seperti apa karena yang tahu itu adalah Komisi I bisa cepat bisa lambat tergantung dinamika daripada pembahasan," kata Dasco, seusai sidak MinyaKita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.
Adapun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, RUU TNI merupakan inisiatif DPR sehingga proses perubahannya harus berjalan lancar supaya tugas, pokok dan fungsi TNI dapat berjalan lancar.
"Iya kan itu inisiatif dari DPR justru sehingga ya dengan adanya inisiatif melakukan revisi ya tentunya revisi harus berjalan dengan lancar," kata dia.
Dasco berharap pembahasan RUU TNI ini bisa memperkuat tupoksi daripada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Dengan poin-poin yang tentunya sudah sama-sama tahu poin-poin untuk supaya tugas pokok dari TNI berjalan lancar," ujar Dasco.
4. Rapat diwarnai protes
Rapat Panja tentang revisi Undang-Undang (RUU) TNI sempat diwarnai aksi protes oleh kelompok masyarakat sipil. Aksi protes itu dilakukan tiga orang dengan membawa surat terbuka penolakan pembahasan revisi UU TNI.
Ketika melakukan aksi protes, ketiga perwakilan koalisi masyarakat sipil itu menggedor pintu ruang rapat Ruby di lantai 3 Hotel Fairmont. Mereka meminta agar pembahasan revisi UU TNI dihentikan.
"Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Kembalikan TNI ke barak! Hentikan bapak-ibu (pembahasan revisi UU TNI). Prosesnya tertutup!" teriak Kepala Divisi Hukum KontraS, Andri Yunus, saat aksi.
Di dalam keterangannya, Andri mengatakan proses pembahasan revisi UU TNI dilakukan secara tertutup dan lokasinya digelar di hotel mewah. Langkah itu dilakukan di tengah-tengah kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.
"Proses (pembahasan) ini tidak diinformasikan kepada masyarakat dan seolah-olah ditutupi. Sehingga, patut dipertanyakan apa alasan pembahasan revisi UU TNI dilakukan secara tertutup," tutur dia.
