Menko Mahfud: Respons Presiden Jokowi Bantu Redam Demo 11 April
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut pernyataan sikap Presiden Joko "Jokowi" Widodo soal wacana penundaan pemilu 2024 pada 10 April 2022, berpengaruh terhadap aksi demonstrasi 11 April 2022.
Hal itu, menurut Mahfud, terlihat dari sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), yang memilih berpindah lokasi demo dari Patung Kuda Arjuna Wijaya dekat Istana Negara ke depan gedung DPR.
Kendati, Mahfud menduga, masih ada keraguan dari publik soal sikap Jokowi terkait isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Maka, publik tetap menuntut agar Jokowi menyampaikan sikapnya secara langsung.
"Biasanya kalau presiden memerintahkan di sidang kabinet, kemudian ini memerintahkan di sidang internal, tetapi seluruh isi sikapnya itu disiarkan sendiri oleh kantor kepresidenan. Mungkin cara itu berguna juga untuk mengurangi gelombang-gelombang demo itu," ungkap Mahfud kepada IDN Times ketika ditemui di acara buka puasa bersama pemimpin redaksi di kantor Kemenko Polhukam, Selasa, 12 April 2022.
Pernyataan Mahfud diamini Koordinator BEM SI, Kaharudin. "Berdasarkan konsolidasi di teklap, terakhir kami memindahkan lokasi demo dari Istana ke gedung DPR. Semula ketika berunjuk rasa di Istana, kami menuntut agar ditemui oleh presiden. Selain, itu ada juga pandangan agar tuntutan ini dialihkan ke DPR, agar satu peluru ini bisa ditembakan ke dua lokasi sekaligus yakni eksekutif dan legislatif," ungkap Kahar kepada IDN Times melalui telepon pada Senin, 11 April 2022.
Menurut Kaharudin, setelah mendengar sikap Jokowi yang menolak menunda pemilu 2024, maka fokus mereka memastikan agar tidak ada upaya untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Sementara, saat berunjuk rasa di depan gedung parlemen, massa aksi ingin dijumpai pimpinan DPR.
"Kami ketika itu menuntut agar ditemui oleh ketua atau wakil ketua DPR. Selain itu, kami tidak mau terima," ujarnya.
Lalu, apakah aksi unjuk rasa yang dilakukan besar-besaran oleh mahasiswa ampuh untuk menjegal upaya penundaan pemilu 2024 dan amandemen UUD 1945?
1. Pemerintah sudah diwanti-wanti agar tidak 'cek ombak' dengan wacana penundaan pemilu
Sementara, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi, mengaku sudah mewanti-wanti pemerintah agar tidak bermain-main dengan 'cek ombak' dan melempar isu penundaan pemilu 2024. Sebab, bila terus dilanjutkan, maka yang datang justru bencana.
"Kan yang dikhawatirkan semula niatnya ingin testing the water, tetapi yang datang justru tsunami. Kalau misalnya terjadi usai Ramadan, gelombang demonstrasinya diperkirakan bisa lebih besar," ungkap Burhanuddin pada media, Selasa, 12 April 2022.
Sebab, kata Burhanuddin, berdasarkan data survei IPI, mayoritas warga menolak isu penambahan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 ke 2027. Penolakan dua isu ini di media sosial mencapai 90 persen.
Ia menganalisis, isu itu tetap dilempar ke publik oleh orang-orang di lingkaran Istana, lantaran kebijakan yang tidak populis sebelumnya yang dirilis pemerintah, tidak didemo publik. Ia memberi contoh beberapa undang-undang kontroversial seperti Omnibus Law terkait cipta kerja, revisi UU Minerba, revisi UU KPK, hingga pembuatan UU IKN.
"Sehingga, ada surplus kepercayaan diri, semuanya bisa gol. Padahal, kalau boleh diperas, apa yang dihasilkan dari reformasi 1998 yakni pembatasan masa kekuasaan," tutur dia.
Ketika ada pihak-pihak yang ingin mengubah itu maka bisa memicu gelombang demonstrasi yang besar.
2. Bila Presiden Jokowi tak sampaikan pernyataan sikapnya, maka diprediksi aksi demo bakal lebih besar
Burhanuddin pun sepakat langkah yang diambil Jokowi dengan menyampaikan pernyataan yang lebih tegas mengenai isu penundaan pemilu 2024 dan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, bisa meredam gelombang aksi unjuk rasa pada 11 April 2022. Sebab, bila tidak ada pernyataan itu, diprediksi gelombang demo yang terjadi dua hari lalu bisa lebih besar.
"Saya harapkan semuanya sudah tutup buku. Kita kembali ke semangat awal. Pemerintah dan DPR sudah menetapkan tanggal pileg dan pilpres pada 14 Februari 2024. Kita tutup semua berkaitan dengan cek ombak tadi," ungkapnya.
Burhanuddin kembali mengingatkan bila orang-orang di lingkaran Istana masih meneruskan wacana penundaan pemilu 2024 atau penambahan masa jabatan presiden, maka akan timbul demonstasi yang lebih besar dan membalikan semua kerja keras Presiden Jokowi.
"Malah bisa terjadi tsunami seperti yang saya katakan tadi. Supaya on the track, jadi pemerintah dan DPR kembali ke kesepakatan awal bahwa pesta demokrasi dilakukan tiap lima tahun sekali," tuturnya.
Sementara, lanjutnya, pemerintah fokus untuk menangani berbagai permasalahan mulai dari kelangkaan komoditas minyak goreng, meningkatnya inflasi, harga pangan dan energi.
"Itu menurut saya yang bisa menjadi obat bagi munculnya ketidakpuasan masyarakat belakangan ini," kata dia.
3. Menko Mahfud pastikan wacana amandemen UUD 1945 sudah berakhir
Sebelumnya, Mahfud memastikan, wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah berakhir. Begitu pula dengan rencana melakukan amandemen UUD 1945.
Ia menyatakan hal itu usai pimpinan DPR memastikan tak ada lagi penundaan pemilu 2024 ke 2027. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyebut parlemen tak melakukan amandemen UUD 1945.
"Udah selesai (wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden). Kan DPR-nya juga sudah menyatakan (selesai). Amandemen (UUD 1945) juga sudah (selesai)," ungkap Mahfud kepada IDN Times, kemarin.
Wacana itu mereda usai mahasiswa dari sejumlah aliansi berdemonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan Istana Negara pada Senin, 11 April 2022. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi menyatakan dengan tegas menolak maju lagi dalam Pemilu 2024, dan menolak menunda pesta demokrasi tersebut ke tahun 2027.
Bukti keseriusan pemerintah yakni pada Selasa kemarin, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terpilih sudah dilantik. Mereka pun telah diminta Presiden Jokowi tancap gas menyiapkan tahapan Pemilu 2024.
