Menkumham: Perubahan Iklim Berpotensi Mengancam Hak Asasi Manusia
Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, mengungakapkan perubahan iklim merupakan salah satu isu yang amat penting dalam konteks hak asasi manusia (HAM).
Perubahan iklim dinilai tidak hanya menimbulkan ancaman fisik, tetapi berpotensi mengancam HAM.
“Perubahan iklim dan manajemen bencana adalah isu yang membutuhkan tindakan kolektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Yasonna pada workshop bertajuk 'Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana', Selasa (20/6/2023)
1. Masyarakat diminta peduli perubahan iklim dan manajemen bencana
Yasonna meyakini kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam merespons perubahan iklim dan bencana. Oleh karena itu, Yasonna mengajak seluruh lapisan masyarakat lebih peduli terhadap perubahan iklim dan manajemen bencana.
“Hanya melalui kerja sama yang solid dan terkoordinasi kita dapat mengatasi tantangan ini dan melindungi hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk generasi mendatang,” katanya.
2. Cegah dampak buruk berbarengan dengan hak manusia tetap terjaga
Yasonna mengatakan, tanggung jawab sektor swasta sangat krusial dalam konteks perubahan iklim. Perusahaan harus mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengurangi emisi karbon.
Yasonna juga mengingatkan pihak swasta menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dan menghormati hak-hak masyarakat lokal di area operasional.
“Kita harus bertindak sekarang untuk mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak dasar manusia tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi,” ujarnya.
3. Strategi Nasional Bisnis dan HAM
Untuk meningkatkan kesadaran sektor swasta terhadap HAM, Kemenkumham bersama kementerian dan lembaga terkait tengah mematangkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
“Bersamaan dengan penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM, kami juga telah memiliki aplikasi PRISMA. Melalui aplikasi berbasis website ini, Kami ingin membantu pelaku usaha dalam menganalisis potensi risiko dugaan pelanggaran HAM yang disebabkan kegiatan bisnisnya,” kata Yasonna.
