Pigai memulai langkah tersebut dari sosialisasi berskala besar di berbgai daerah, hingga rencana penyusunan kurikulum khusus HAM untuk pelajar dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers terkait isu HAM aktual, di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Menteri HAM Pigai Dorong Ada Kurikulum dan Buku Khusus HAM buat Pelajar
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Kementerian HAM memperluas sosialisasi di berbagai daerah, menjangkau puluhan ribu warga untuk membangun pemahaman bertahap tentang nilai dan perlindungan hak dasar.
- Menteri HAM Natalius Pigai mendorong materi HAM menjadi kurikulum wajib dari SD hingga SMA, bukan sekadar sisipan dalam satu atau dua bab PPKN.
- Pigai mengusulkan satu buku mata pelajaran HAM tersendiri melalui alokasi 10 persen kurikulum moral dan etika; Kementerian HAM siap menyusun modul dalam sebulan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus melakukan gerakan masif guna membangun kesadaran masyarakat Indonesia terkait Hak Asasi Manusia. Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan pentingnya edukasi publik secara menyeluruh.
1. Sosialisasi HAM menjangkau puluhan ribu warga di berbagai daerah
ilustrasi melakukan sosialisasi (freepik.com/standret) Kementerian HAM telah menggelar program sosialisasi dan penyuluhan HAM dengan melibatkan ribuan peserta di berbagai wilayah Indonesia. Pigai menyebut, ia berhasil mensosialisasikan HAM di berbagai tempat dengan total audiens mencapai puluhan ribu orang.
“Saya ingin sampaikan beberapa contoh pekerjaan yang kita lakukan. Di Mandailing Natal, kami melakukan sosialisasi HAM di depan 6.000 orang. Di Kalimantan Barat, kami juga melakukan sosialisasi di depan 6.000 orang. Di Gorontalo kami melakukan sosialisasi di depan 5.000 orang. Di NTT sebulan dua bulan lalu kami melakukan sosialisasi di depan 4.700 orang 16 universitas di NTT. Kalau di Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo hampir 5.000 orang,” ungkapnya.
Pigai menilai, sosialisasi secara masif sangat mendesak karena pemahaman HAM di tengah masyarakat dan institusi negara masih perlu dibangun secara bertahap. Edukasi ini menjadi langkah awal untuk mengenalkan nilai-nilai perlindungan hak dasar sebelum penegakan aturan dan sanksi diberlakukan secara mengikat.
2. Pigai minta ada satu buku khusus pelajaran HAM untuk murid SD, SMP dan SMA
Ilustrasi orang sedang membaca buku. (Pexels.com/Polina Tankilevitch) Pigai juga menyampaikan bahwa Kementerian HAM mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memasukkan materi HAM ke dalam kurikulum wajib sekolah.
Pigai menolak usulan Kemendikdasmen yang hanya ingin menyisipkan materi HAM dalam satu atau dua bab mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Ia menuntut adanya satu buku khusus mata pelajaran HAM untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Dalam struktur kurikulum nasional, terdapat alokasi 10 persen yang diperuntukkan bagi pembentukan moral dan etika. Pigai ingin memanfaatkan alokasi tersebut untuk menempatkan buku mata pelajaran HAM tersendiri. Pihaknya menyampaikan, siap menyusun modul dan materi pembelajaran dalam waktu satu bulan karena dukungan data dan ahli HAM yang sangat tercukupi.
“Karena kami punya buku banyak. Pengetahuan tentang HAM juga banyak. Ahli-ahli juga banyak. Sehingga untuk menyiapkan dan menyusun buku bagi kami itu gampang. Satu bulan pun juga bisa kita nyusun buku,” ungkapnya.
3. Pigai sebut kinerjanya di bidang HAM diakui dunia
Menteri HAM Natalius Pigai di Kupang. (IDN Times/Putra Bali Mula) Pada kesempatan ini, Pigai juga menanggapi sejumlah hasil survei yang menempatkan kinerjanya selalu di urutan paling bawah selama hampir dua tahun menjabat. Menurutnya, hasil penilaian dari lembaga survei itu tidak berkualitas dan ada kepentingan tertentu dibaliknya.
Dia membela diri dengan mengatakan, kinerjanya telah terbukti secara internasional setelah Indonesia memecahkan rekor dunia yaitu Guinness World Records tentang pendidikan dan penyuluhan HAM terbesar. Pigai mengatakan, pencapaian tersebut mampu mengalahkan rekor negara Ekuador.
“Kami pecahkan rekor dunia di bidang pendidikan hak asasi manusia terbesar di dunia dan rekor yang kami terima adalah Guinness World Record. Jadi rekor dunia kami kalahkan negara Ekuador. Jadi pendidikan dan penyuluhan di seluruh dunia, kami terbesar nomor satu dengan adanya pemberian penghargaan internasional ini. Berarti menterinya berprestasi dunia dong, ya enggak? Bukan survei-survei yang paling terakhir,” ungkapnya.
