Menteri PPPA: Masih Banyak Ketimpangan antara Perempuan dan Laki-laki
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, mengatakan, saat ini masih banyak ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.
Padahal, kata dia, Kongres Perempuan Pertama yang berlangsung pada 1928 menjadi tonggak perjuangan perempuan dalam mencapai pemenuhan hak dan mewujudkan kesetaraan di Indonesia.
Apalagi, kongres tersebut menjadi cikal bakal peringatan Hari Ibu yang juga menjadi saksi keberanian para peserta kongres untuk menyuarakan pendapat mereka.
“Kita semua wajib melanjutkan perjuangan perempuan untuk kesetaraan yang sudah dimulai pada Kongres Perempuan Pertama pada tahun 1928. Kini, setelah 94 tahun, kita masih melihat ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki," kata Bintang, Jumat (16/12/2022).
1. Akses, partisipasi, dan kontrol pembangunan harus merata
Bintang mengatakan, pemerintah terus berupaya mendorong kesetaraan gender dan pemenuhan hak perempuan di seluruh bidang pembangunan.
Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari proses pembangunan itu harus bisa dirasakan secara merata baik oleh perempuan maupun laki-laki.
"Oleh karenanya, partisipasi perempuan untuk ikut serta menyuarakan pendapatnya merupakan hal yang sangat penting,” kata dia.
2. Partisipasi seluruh lapisan masyarakat diperlukan
Gerak bersama perempuan, serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat, kata Bintang, perlu dilaksanakan untuk menciptakan langkah-langkah konkret yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan perempuan dan anak Indonesia.
“Kolaborasi antar stakeholder dalam pembangunan menjadi penting, sebab hal itu merupakan salah satu elemen yang krusial dan mutlak diperlukan dalam rangka mempercepat kemajuan bangsa dan negara," kata dia.
Lebih lanjut, Bintang memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah kooperatif dan banyak berkolaborasi dengan Kemen PPPA untuk mendorong perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
"Mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan Indonesia yang lebih baik, lebih aman, dan lebih sejahtera,” kata Bintang.
3. Pentingnya partisipasi perempuan di ranah politik
Merespons hal ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Anik Maslachah, menyampaikan pentingnya partisipasi perempuan di ranah politik. Hal itu disebabkan perlunya perempuan berperan sebagai decision maker atau pengambil keputusan yang berpihak pada perempuan dan anak, baik melalui kebijakan, anggaran maupun program.
“Pentingnya perempuan berperan di ranah politik adalah karena perempuan dapat turut berperan dalam menentukan arah kebijakan, dan mempermudah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan baik melalui konstitusi, menyusun undang-undang, maupun peraturan daerah,” kata Anik.
