Jokowi Minta ke KPU Batasi Masa Kampanye, Maksimal 90 Hari
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menerima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Jokowi berpesan ke KPU agar masa kampanye bisa dipersingkat.
"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara, dan formulir," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai menemui Jokowi, dalam keterangannya, Senin (30/5/2022).
Saat ini, aturan tersebut masih dalam pembahasan antara KPU, pemerintah, dan DPR.
1. Jokowi ingin memastikan penyelenggaran Pemilu 2024 sesuai jadwal
Hasyim menjelaskan, dalam pertemuan itu, Jokowi memberi arahan kepada KPU agar tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Diketahui, hari pemunutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024.
"Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya," ucapnya.
2. DPR pastikan PKPU disahkan bulan ini, durasi kampanye hanya 75 hari
Sebelumnya, Komisi II DPR RI memastikan bakal memutuskan Peraturan KPU (PKPU) akhir bulan ini. PKPU tersebut sudah merinci besaran anggaran, durasi masa kampanye, hingga tahapan Pemilu 2024.
Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pihaknya bersama KPU dan pemerintah bakal mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) mengenai teknis Pemilu 2024 dalam dua pekan mendatang. Dia menegaskan aturan tersebut bakal disahkan paling lambat akhir Mei ini.
“Mudah-mudahan paling lama akhir bulan ini sudah selesai, dalam seminggu dua minggu ini,” kata Doli saat bertemu wartawan di Senayan, Selasa (17/5/2022).
3. Bawa hasil konsinyering dengan KPU ke RDP
.jpg)
Doli menjelaskan, dalam RDP dengan KPU dan pemerintah nanti akan dibahas beberapa hal yang sudah menjadi catatan dalam rapat konsinyering.
Beberapa catatan yang menjadi perhatian yakni masalah anggaran Pemilu 2024 yang sudah diusulkan KPU sebesar Rp76,6 triliun, dan durasi masa kampanye diusulkan menjadi 75 hari.
Namun, catatan dalam konsinyering ini belum tentu disepakati karena menunggu KPU membuat rincian usulan terbaru tersebut.
“Sudah ada kesimpulan dalam konsinyering. Kesimpulan itu ada catatan-catatannya. Kami minta KPU menggambarkan bagaimana kalau simulasi kampanye 75 hari. Nanti dibawa ke RDP,” ujar dia.
