Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Ngaku Tak Akan Ikut Demo 11 April
Ilustrasi (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Koordinator BEM Nusantara Pulau Jawa, Ahmad Marzuki, mengaku pihaknya tidak akan mengikuti demo di depan Istana Merdeka, Jakarta pada 11 April 2022. Hal itu Marzuki sampaikan usai bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto.
"Belum tentu kalau dari internal kita sendiri. Jujur mengenai isu BBM ini kita juga masih dalam pengkajian juga belum sempurna kajian kita. Terus terkait migor itu kita dari Desember angkat bahkan kita pertama sekali angkat, dan tadi kita juga sampaikan ke Pak Wiranto agar secepatnya menyampaikan ke pemerintah kartel yang memainkan ini," ujar Marzuki di kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (8/4/2022).
Baca Juga: Jokowi Tak Juga Tolak 3 Periode, BEM SI Bakal Geruduk Istana 11 April
1. BEM Nusantara ngaku sudah beberapa kali aksi
Ilustrasi - Polisi dan BEM SI saling dorong saat Aksi Demo BEM SI di depan KPK pada Senin (27/9/2021). (IDN Times/Aryodamar)Marzuki menjelaskan, BEM Nusantara sudah beberapa turun ke lapangan. Namun, bukan demo yang dilakukan BEM Nusantara.
"Kita dari Januari sampai sekarang sudah empat kali turut turun, survei bahan pangan ketersediaan minyak goreng dan yang kita temukan sama," ucapnya.
Marzuki menegaskan, BEM Nusantara juga menolak masa jabatan presiden 3 periode.
Baca Juga: Tolak Jokowi 3 Periode, BEM Se-Bogor Tuntut soal Harga Pangan dan BBM
2. Jokowi Tak Juga Tolak 3 Periode, BEM SI Bakal Geruduk Istana 11 April
Terjadi kericuhan saat aksi demo BEM SI di depan Gedung KPK pada Senin (27/9/2021). (IDN Times/Tata Firza)Editor’s picks
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia mengatakan, bakal tetap turun ke jalan untuk berunjuk rasa pada 11 April 2022 di depan Istana Negara. Hal itu lantaran Presiden Joko "Jokowi" Widodo dianggap tidak juga menyampaikan pernyataan yang menolak untuk maju lagi dalam Pemilu 2024.
"Kami akan tetap menggelar aksi pada 11 April 2022. Harapannya, aspirasi kami bisa disampaikan di depan Istana Negara," ungkap Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin HSN DM, ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Jumat (8/4/2022).
Ia menyebut, saat ini sedang dilakukan konsolidasi untuk merencanakan aksi pada Senin mendatang. Kahar menargetkan, dalam aksi unjuk rasa 11 April nanti bakal diikuti sekitar 1.000 mahasiswa. Ia menyadari dalam aksi pada Senin esok tidak hanya akan diikuti oleh BEM SI, tetapi ada pula aliansi mahasiswa lain dan kelompok masyarakat lainnya.
"Nah, itu kami tidak tahu apakah itu benar-benar murni aliansi yang menuntut demi kepentingan rakyat, atau itu disusupkan oleh penguasa untuk memecah belah aksi kami," katanya.
Baca Juga: Ada Rencana Demo 11 April, Wiranto Ajak Diskusi di Ruang Adem
3. BEM SI membantah bakal menuntut Jokowi mundur dari kursi presiden
Terjadi kericuhan saat aksi demo BEM SI di depan Gedung KPK pada Senin (27/9/2021). (IDN Times/Tata Firza)Lebih lanjut, Kahar membantah adanya poster yang berisikan tuntutan mahasiswa agar Jokowi mundur. Mereka menyadari ada begitu banyak pihak yang dapat menumpang dalam aksi unjuk rasa mahasiswa. Tetapi, mereka akan tetap pada enam tuntutan yang sudah pernah disampaikan sejak 28 Maret 2022 lalu.
Keenam tuntutan BEM SI itu yakni pertama, meminta Jokowi bersikap tegas soal wacana penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. Menurut mereka, wacana itu sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
Kedua, meminta agar Jokowi menunda dan mengkaji ulang UU IKN. Ketiga, BEM SI mendesak Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Sementara tuntutan keempat, BEM SI mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, BEM SI mendesak untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Keenam, menuntut Jokowi untuk berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
"Hati-hati, ini akan menjadi gelombang (aksi) pertama untuk gelombang-gelombang (unjuk rasa) berikutnya. Apalagi bila pemerintah terus membuat kebijakan nyeleneh. Jadi, kami tetap dengan enam tuntutan kami tersebut," tutur Kahar.
Berita Terkini Lainnya
