Wapres Minta Majelis Rakyat Kawal percepatan Pembangunan di Papua
Wapres Ma'ruf Amin (dok. Setwapres)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin meminta semua pihak untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Ma'ruf menegaskan, pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upaya percepatan pembangunan di Bumi Cendrawasih.
Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP).
“Untuk percepatan pembangunan Papua, termasuk di Papua Barat, ini memang perlu dukungan dari semua pihak secara optimal, dan (saya) minta kepada Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) turut mengawal pelaksanaan daripada percepatan ini. Percepatan pembangunan otsus Papua maksud saya, khususnya di Papua Barat," ujar Ma'ruf dalam keterangannya, Selasa (1/3/2022).
Dia mengatakan, MRPB merupakan organisasi yang di dalamnya beranggotakan orang asli Papua (OAP). MRPB ini berdiri atas unsur adat, agama dan perempuan.
"Pemerintah sudah membuat keputusan, bertekat untuk memberikan afirmatif kepada OAP, Orang Asli Papua. Ini sudah dituangkan baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya. Termasuk juga pada unsur-unsur OAP yang kita minta juga disosialisasi, unsur-unsur yang masih anti NKRI,” katanya.
Baca Juga: Wapres Resmikan Pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat
1. Wapres tegaskan pemerintah sudah berikan afirmasi kepada Papua
Wapres Ma'ruf Amin pimpin rapat penanggulangan miskin ekstrem di NTT (Dok. Setwapres)Wapres mengatakan, sejumlah langkah percepatan pembangunan itu sebagai bukti pemerintah memberikan afirmasi kepada Papua. Dia berharap, tak ada lagi stigma negatif kepada pemerintah terhadap pembangunan di provinsi paling timur ini.
“Supaya mereka paham bahwa pemerintah sudah memberikan berbagai afirmasi dalam rangka memberikan kewenangan atau pemberlakuan kepada Orang Asli Papua. Karena kita memang ingin supaya apa yang dilakukan pemerintah itu memberikan kepercayaan sesuai dengan keinginan dan aspirasi Orang Asli Papua,” katanya.
Editor’s picks
Baca Juga: Sri Mulyani Resmikan Pembangunan Rusun Kemenkeu di Papua
2. Pemerintah pusat senantiasa membuka aspirasi seluas-luasnya
Wapres Ma'ruf Amin (dok. Setwapres)Ma'ruf juga mengatakan pemerintah pusat senantiasa membuka aspirasi seluas-luasnya bagi warga Papua. Menurutnya, di dalam RIPPP, sudah tercantum gabungan program yang sudah diharmonisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bersama warga asli Papua.
“Itulah sebabnya kami selaku (pemerintah pusat) memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi atau aspirasi dari masyarakat selain dari pemerintah daerah, provinsi, maupun dari kabupaten. Saya kira itu. Termasuk hari ini menjadi bahan yang akan melengkapi penyusunan kami untuk supaya lebih aspiratif dari RIPPP yang kita rencanakan,” ucapnya.
Baca Juga: Kemenlu RI Klarifikasi Surat PBB soal Penghilangan Paksa di Papua
3. Ajak semua pihak kerja sama membangun Papua dan Papua Barat
Wapres Ma'ruf Amin (dok. Setpwapres)Sekali lagi, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengajak kepada semua pihak untuk turut membantu membangun Papua dan Papua Barat.
“Secara kekeluargaan bersama-bersama kita bangun. Semuanya untuk kepentingan masyarakat Papua, di Papua,” imbuhnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
