P2G Desak Prabowo Realisasikan Gaji Tambahan Guru
- P2G mendesak Prabowo dan Gibran memenuhi janji tambahan gaji Rp2 juta per bulan bagi guru.
- P2G khawatir janji tersebut tidak dipenuhi karena alasan anggaran di APBN, menyinggung soal "ghosting" dan "prank" terhadap para guru.
Jakarta, IDN Times - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)mendesak Prabowo dan Gibran memenuhi janji untuk memberi tambahan gaji bagi guru.
"Kami juga mendesak Prabowo-Gibran memenuhi janjinya akan memberi tambahan penghasilan sebesar dua juta per bulan bagi seluruh guru baik negeri atau swasta, honorer atau ASN dimulai Oktober 2024 ini. P2G mengapresiasi janji tersebut termasuk janji akan menetapkan Upah Minimum Guru swasta dan honorer," kata Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).
Diketahui, Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi memecah Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.
1. Janji tambah gaji guru Rp2 juta khawatir tak terpenuhi
Selain itu, Satriwan mengkhawatirkan janji menambah penghasilan guru dua juta per bulan itu tidak akan dipenuhi. Apalagi jika alasannya karena tidak ada anggaran di APBN.
"Jika janji 2 juta perbulan tak dipenuhi, Prabowo sudah meng-ghosting tiga juta lebih guru, kami para guru di-prank, semoga tak begitu yah, mengingat Pak Prabowo seorang prajurit yang memegang sumpahnya," kata Satriwan.
2. Tuntaskan rekrutmen satu juta guru P3K
P2G berharap agar Prabowo-Gibran bisa menuntaskan rekrutmen satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) karena janji tersebut tidak terpenuhi selama kepemimpinan Jokowi. Janji tersebut adalah memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi ASN dan membuka kembali rekrutmen guru PNS yang sudah lima tahun diberhentikan Jokowi.
Menurut dia, P3K hendaknya diprioritaskan bagi guru-guru honorer senior di atas 35 tahun. Bahkan untuk fresh graduate di bawah 35 tahun, Prabowo-Gibran mestinya bisa membuka kembali rekrutmen guru PNS.
3. Kaji ulang kebijakan PPDB
Sementara, Kabid Litbang Pendidikan P2G, Febriyansyah, menjelaskan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi hendaknya dikaji ulang secara holistik bersama pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan perguruan tinggi termasuk organisasi profesi guru dan komite sekolah.
Tujuan zonasi sejak pertama kali diterapkan 2017 dianggap belum tercapai hingga sekarang. PPDB zonasi disebut malah menyisakan persoalan yang sama tiap tahun.
Negara dinilai gagal memberikan akses yang adil dan merata bagi seluruh anak Indonesia untuk sekolah di negeri karena terbatasnya ketersediaan bangku, sekolah negeri, dan tidak meratanya distribusi sekolah negeri/swasta di wilayah Indonesia.
Sebaliknya, jika sistem PPDB zonasi dan afirmasi dihapus. kata dia, hal itu akan melahirkan diskriminasi baru bagi anak.
"Jadi kebijakan PPDB zonasi dan afirmasi harus menjadi prioritas perbaikan oleh Kemdikdasmen ke depan," kata dia.
