PAN Puji Muhammadiyah Utamakan Asas Kehati-hatian soal Izin Tambang
- PAN mengapresiasi Muhammadiyah karena mengedepankan kehati-hatian dalam mengelola izin tambang yang diberikan pemerintah untuk ormas keagamaan.
- Muhammadiyah konsisten dalam menyerukan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta komitmen menjaga marwah dan reputasi Ormas Keagamaan.
- Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan didasari oleh aspirasi masyarakat agar tidak hanya diberikan kepada pihak asing atau pengusaha besar.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN, Eddy Soeparno mengapresiasi Muhammadiyah yang mengedepankan asas kehati-hatian terkait izin tambang yang diberikan oleh pemerintah untuk ormas keagamaan.
Eddy berharap, sikap Muhammadiyah yang mengedepankan asas kehati-hatian ini bisa menjadi teladan untuk menyikapi aturan izin tambang untuk Ormas Keagamaan.
"Walaupun sudah terbukti sukses mengelola ribuan rumah sakit, ratusan universitas dan ribuan sekolah di seluruh Indonesia, Muhammadiyah sangat prudent dan menerapkan asas kehati-hatian meski pintu terbuka lebar untuk mengelola izin pertambangan," kata dia, dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (14/6/2024).
1. Eddy Soeparno puji langkah Muhammadiyah
Pimpinan Komisi VII DPR RI ini menyampaikan, Muhammadiyah selama ini telah konsisten dalam menyerukan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan aksi-aksi nyata menyelamatkan lingkungan.
"Ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian ketika menerima kesempatan untuk mengelola izin pertambangan," kata dia.
Eddy menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah dan reputasi Ormas Keagamaan yang selama ini merupakan teladan dan panduan untuk masyarakat.
"Saya sampaikan sebelumnya bahwa, baik sebagai Sekjen PAN maupun Pimpinan Komisi VII DPR saya secara pribadi merasa terpanggil untuk menjaga marwah dan reputasi Ormas Keagamaan karena di dalamnya adalah mereka guru-guru kita, pendidik dan pemuka yang menjadi panutan warga,"
"Apalagi dalam hal ini menjaga reputasi dan marwah Muhammadiyah yang tentu mempunyai ikatan sejarah dan psikologis yang khusus dengan PAN," katanya.
2. Asal muasal Jokowi beri Ormas Keagamaan izin tambang
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menjelaskan, pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan berawal dari berbagai aspirasi yang disuarakan.
Menurutnya, banyak individu dan organisasi yang mengungkapkan keinginan agar IUP tidak hanya diberikan kepada pihak asing atau pengusaha besar, tetapi juga kepada organisasi keagamaan. Hal itu menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan pemberian konsesi IUPK.
“Banyak baik individu maupun secara organisasi, khususnya datang ke Bapak Presiden (Jokowi) maupun ke saya. Apa omongan mereka? 'Pak, kenapa IUP itu dikasih ke asing terus? Kenapa IUP itu hanya dikasih ke pengusaha terus? konglo-konglo? Kenapa kita tidak bisa dikasih?'. Itu aspirasi,” kata Bahlil.
3. Pemerintah tak mau ormas keagamaan cuma jadi penonton
Menurut Bahlil, secara filosofis, kontribusi dalam membangun negara melibatkan banyak pihak, termasuk ormas keagamaan. Dia mengungkapkan sepanjang sejarah, organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh lintas agama dari Kristen, Buddha, dan Hindu telah berperan penting.
Peran mereka tidak hanya dalam memerdekakan bangsa tetapi juga dalam mempertahankan kemerdekaan, seperti saat agresi militer tahun 1948 ketika ulama-ulama mengeluarkan fatwa jihad.
Bahlil juga menyebutkan peran tokoh-tokoh agama dalam mediasi konflik, seperti konflik di Ambon, yang menunjukkan pentingnya peran mereka dalam menjaga kedamaian bernegara.
“Jadi, apa yang saya mau sampaikan? Jangan sampai pada saat bangsa ini masalah, tokoh-tokoh ini dikedepankan untuk menyelesaikan masalah. Pada saat bangsa ini dibagi-bagi sumber daya alamnya, mereka jadi penonton. Itu landasan filosofisnya,” ujar dia.
