PBB Pertanyakan Konsep Berkelanjutan Sipol Pemilu 2024
Jakarta, IDN Times - Partai Bulan Bintang (PBB) mempertanyakan konsep berkelanjutan dari Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PBB, Solihin Pure, mengatakan, sebenarnya tidak ada kendala atau masalah dengan Sipol. Namun, dia mempertanyakan istilah yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang sifat Sipol yang diklaim berkelanjutan.
"Tidak ada masalah (dengan Sipol). Jadi sebenarnya tidak ada kendala. Itu pemaknaan KPU terkait dengan bahasa migrasi. Sipol ini kan sifatnya berkelanjutan dari Pemilu sebelumnya, dilanjut terus, termasuk 2019 kemarin," kata Solihin kepada IDN Times, Selasa (5/7/2022).
"Kebutuhannya kan tidak hanya untuk Pemilu saja, tapi ada Pilkada. Sipol versi sebelumnya untuk kebutuhan berkala 2019 sampai kemarin sebelum diganti yang baru, itu kan kita dikasih akses untuk memperbaharui data-data," sambung dia.
1. Istilah migrasi data Sipol dimaknai sebagai pemindahan data otomatis
Solihin menilai, istilah migrasi data yang digunakan KPU dimaknai sebagai pemindahan data secara otomatis. Mengingat, Sipol yang sekarang digunakan merupakan pembaharuan dari versi sebelumnya.
"Dengan bahasa dari KPU akan dilakukan migrasi kepada Sipol yang baru, kami sebagai orang yang mengerti IT, bahasa migrasi itu perpindahan, seperti transfer data dari web satu ke web yang lain. Namanya migrasi kan begitu. Pemahaman kami seperti itu," ujar Solihin.
2. KPU diimbau perhatikan penggunaan istilah
Oleh sebab itu, PBB mengimbau KPU untuk memerhatikan istilah bahasa yang digunakan, terutama soal migrasi data berkelanjutan Sipol.
"Tapi ternyata dalam pelaksanaannya tidak seperti yang disampaikan, maka Pak Husni (dalam rapat dengan KPU dan Bawaslu) kemarin mengingatkan kepada KPU terkait bahasa migrasi itu. Kalau sifatnya manual, berarti bukan migrasi dong, jangan dibilang migrasi begitu," kata dia.
3. PBB harus input ulang data secara manual
Dia kembali menegaskan, Sipol versi terbaru yang digunakan KPU saat ini jauh lebih mudah ketimbang versi lawas. Hanya saja, kekeliruan penggunaan istilah justru membuat multitafsir.
PBB sendiri mengaku sudah mempersiapkan data sejak awal di Sipol versi lama. Namun karena kekeliruan itu, pihaknya harus meng-input data ulang secara manual.
"Jadi tidak ada masalah, tidak ada kendala. Cuma menjadi masalah itu adalah, pada akhirnya kita harus input data ulang. Artinya, makna dari sipol berkaitan dengan berkelanjutan itu tak berkelanjutan lagi," ucap Solihin.
![[QUIZ] Menurutmu Andrie Yunus Diteror karena Motif Pribadi atau Bukan?](https://image.idntimes.com/post/20260325/upload_2b9b957f1322ac600bb4db96b8a0efba_b6dc01e5-de83-4416-89bc-27e4f57b06d0.jpg)
