Indonesia Tuntut Jaminan Keamanan Bagi Prajurit TNI di Lebanon
- Pemerintah Indonesia menuntut jaminan keamanan bagi seluruh prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon setelah tiga prajurit gugur dalam tugas.
- Menlu Sugiono menegaskan perbedaan antara misi penjaga perdamaian dan pembuat perdamaian, serta menyebut serangan terhadap pasukan UNIFIL sebagai pelanggaran serius terhadap mandat PBB.
- Indonesia telah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat luar biasa untuk membahas insiden di Lebanon dan mengevaluasi keselamatan personel UNIFIL secara menyeluruh.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, mengatakan, Pemerintah Indonesia menuntut jaminan keamanan bagi seluruh prajurit pasukan perdamaian PBB (UNIFIL), pascagugurnya tiga prajurit TNI.
"Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian. They are peace keeping, not peace making," ujar Sugiono dalam YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (4/4/2026).
1. Beda antara penjaga dan pembuat perdamaian
Sugiono menekankan perbedaan mendasar antara misi penjaga perdamaian (peacekeeping) dan misi pencipta perdamaian (peacemaking). Menurut dia, serangan terhadap pasukan PBB adalah pelanggaran serius.
Pasalnya, mereka bukan merupakan pihak yang terlibat dalam pertempuran. Para prajurit TNI yang tergabung di UNIFIL tak dilengkapi dengan kemampuan untuk upaya membuat perdamaian.
"Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peace making, ini perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian," kata Sugiono.
2. Meminta PBB evaluasi keamanan prajurit UNIFIL
Pemerintah Indonesia menilai situasi di Lebanon saat ini tidak seharusnya membahayakan keselamatan personel PBB. Karena itu, jaminan keamanan fisik bagi prajurit menjadi tuntutan wajib.
"Kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di mana pun berada, khususnya di UNIFIL ini," kata Sugiono.
3. Indonesia sudah berkomunikasi dengan Dewan Keamanan PBB
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat luar biasa guna membahas serangan terhadap pasukan UNIFIL di Lebanon. Langkah diplomasi proaktif ini diambil sebagai respons tegas atas gugurnya tiga prajurit TNI.
Ketiga prajurit TNI yang gugur itu adalah Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon. Mereka gugur saat menjalankan misi perdamaian dunia di bawah mandat PBB di Lebanon.
