PBNU Ingin Ambil Bagian Bangun Desain Sosial Bareng Pemerintah di IKN
Jakarta, IDN Times - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan, ingin ambil bagian dalam pembangunan desain sosial di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
"NU ingin ikut serta untuk membangun desain sosial di IKN Nusantara," ujar Yahya Cholil Staquf saat puncak peringatan Harlah Ke-99 NU di Kompleks Pondok Pesantren Syaichona Kholil di Kabupaten Bangkalan, Madura, Surabaya, seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (18/2/2022).
1. PBNU ingatkan pemerintah untuk memikirkan juga desain sosial IKN Nusantara
Yahya mengatakan, PBNU mengusulkan kepada pemerintah agar tidak hanya berpikir tentang desain atau rancangan fisik IKN Nusantara, tapi juga desain sosial di dalamnya.
"Di sana akan dibangun satu kota yang sama sekali baru. Kita harus berpikir masyarakat semacam apa yang akan dihadirkan di kota baru itu," ucap Gus Yahya, sapaan akrabnya.
2. PBNU ingin menggapai masa depan bersama IKN Nusantara
Yahya sendiri menyebut, IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik melambangkan masa depan yang telah dicetuskan oleh Pemerintah RI.
"Karena NU ingin menggapai masa depan dan tidak mau dipenjara oleh masa lalu," katanya.
Yahya mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian BUMN akan membangun sebanyak 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU), serta bersama Kemenkop dan UKM mendidik sekurang-kurangnya 10 ribu wirausaha santri.
3. IKN Nusantara sebagai inisiatif ikonik yang telah diterima sebagai konsensus politik
Pada kesempatan ini, Gus Yahya juga menjelaskan salah satu tujuan digelarnya Harlah NU sekaligus pengukuhan pengurus pada 31 Januari 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, karena saat ini pemerintah telah membuat inisiatif ikonik yang melambangkan arah masa depan dan telah diterima sebagai konsensus politik bahwa akan ada ibu kota negara baru.
Di sisi lain, pada puncak peringatan Harlah Ke-99 NU, juga dilakukan sejumlah kegiatan, salah satunya kesepakatan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman PBNU dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Hadir pada kesempatan tersebut Rais Aam PBNU KH Miftahul Achyar, jajaran ketua tanfidziyah PBNU, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, pejabat Forkopimda Jatim serta ulama dan kiai sepuh.
