PDIP: Pidato AHY Soal Kekuasaan Berbatas Waktu Ada Tujuan Politik
- PDIP menilai pernyataan AHY bahwa kekuasaan berbatas waktu bersifat multitafsir, mulai dari pesan bagi koalisi hingga kemungkinan ketidakpuasan terhadap situasi pemerintahan.
- Demokrat membantah pidato AHY terkait Pilpres 2029, menegaskan fokusnya pada agenda ekonomi, keadilan, demokrasi, serta dukungan dan perbaikan kebijakan pemerintahan Prabowo.
- Dalam HUT ke-25 Demokrat, AHY menekankan demokrasi, hak rakyat memilih, dan pelajaran pergantian kekuasaan damai; ia menyebut kekuasaan sebagai amanah rakyat yang terbatas waktu.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus, menganggap santai pidato politik Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terutama yang berkaitan dengan kekuasaan. Menurutnya, pidato tersebut bisa multitafsir.
"Menurut saya pernyataan AHY 'bahwa kekuasaan tidak selamanya dan berbatas waktu' bisa ditafsir sebagai sesuatu yang normatif dan biasa saja. Kalau cara pandangnya normatif tentu tak ada yang harus dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula," ujar Deddy dalma keterangannya, dikutip Rabu (9/9/2026).
1. AHY tak puas terhadap situasi internal pemerintah saat ini?
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus respons santai ide Prabowo-Gibran dua periode. (IDN Times/Amir Faisol). Menurutnya, apabila dipandang dari sisi politik, pidato AHY itu merupakan pesan untuk partai koalisi pemerintah. Bila ditafsirkan lain, kata Deddy, bisa saja AHY menganggap ada ketidakpuasan terhadap situasi internal pemerintahan saat ini.
"Dari sudut pandang politik, pernyataan itu sangat mungkin ditafsir sebagai pesan kepada koalisi, institusi atau lembaga pemerintahan. Kalau ini yang dijadikan sudut pandang maka patut diduga ada ketidakpuasan yang dirasakan oleh AHY terhadap situasi internal pemerintahan atau institusi/lembaga tertentu," kata dia.
"Tinggal dilihat apakah ada sinyal-sinyal ketidakpuasan atau kekecewaan dari AHY atau partainya terhadap pengelolaan kekuasaan pemerintahan saat ini. Saya tidak berani menebak-nebak. Tinggal dicek seberapa sering AHY sebagai Menteri atau Ketua Umum Parpol berkomunikasi atau berinteraksi dengan Presiden," sambungnya.
Apa bila ditafsirkan terkait kontestasi politik, bisa saja pernyataan AHY itu merupakan seruan untuk Pemilu 2029.
"Saat ini kepuasan publik terhadap pemerintah dan Presiden mengalami tren yang menurun. Sangat bisa dipahami jika kemudian AHY/Demokrat menyimpulkan sekarang ini sebagai momentum yang tepat untuk masuk dalam kancah pertarungan politik menuju 2029," ucap dia.
2. Demokrat klaim pidato AHY bahas kerja untuk rakyat
AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).. (IDN Times/Triyan Pangastuti) Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam menilai berbagai tafsir yang menghubungkan pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan pencalonan pada Pilpres 2029 terlalu jauh dari substansi pidato yang sebenarnya disampaikan.
Menurut Umam, pidato politik AHY disampaikan dalam momentum 25 tahun perjalanan Partai Demokrat dan berisi refleksi sekaligus penegasan arah perjuangan partai ke depan, terutama dalam tiga agenda utama, yaitu memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi.
“Kalau pidato Mas Ketum AHY itu dibaca secara utuh, konteksnya sangat jelas. Sama sekali tidak membahas 2029. Justru yang ditegaskan adalah bagaimana Demokrat bekerja untuk rakyat dan mengambil bagian dalam menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu clear. Bisa didengarkan lagi dan dicermati secara utuh,” kata Umam dalam keterangannya, Selasa (8/9).
Ia mengatakan, AHY bahkan secara eksplisit menegaskan posisi Partai Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo. Karena itu, menurutnya, tak tepat apabila sejumlah pesan dalam pidato tersebut dilepaskan dari konteks keseluruhan dan kemudian dispekulasikan sebagai sinyal politik 2029.
"Mas Ketum AHY mengatakan dengan sangat jelas, hari ini Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan yang sungguh baik bagi rakyat harus didukung dan dikawal. Yang belum sempurna, kita bantu perbaiki. Itu etika berkoalisi, sekaligus penegasan komitmen Demokrat untuk menyukseskan pemerintahan,” ujar Umam.
3. Pernyataan AHY
AHY Dorong AHY Cup Jadi Ajang Pembinaan Atlet Muda Jakarta/Dok DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Dalam pidatonya, AHY mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi di tengah siklus pergantian kekuasaan. AHY mengatakan, Partai Demokrat memiliki pengalaman memimpin pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan. Partai tersebut juga pernah merasakan kemenangan dan kekalahan dalam kontestasi politik.
Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa demokrasi harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun. Sebab, pemilu pada hakekatnya merupakan milik rakyat.
"Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ujar AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9).
AHY juga mengajak kader Demokrat belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, salah satu pelajaran penting adalah proses pergantian kekuasaan yang berlangsung secara damai dan demokratis setelah SBY menyelesaikan dua periode pemerintahan.
Dia mengatakan, kekuasaan tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang dapat dimiliki seseorang untuk selamanya. Kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.
"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata dia.
AHY mengatakan, jabatan dan kekuasaan pada akhirnya akan berganti seiring dengan siklus politik. Karena itu, seluruh kader Demokrat diminta memahami bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir.
"Kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya," ujar AHY.
