Pemprov DKI Cek Kesehatan Secara Acak Kepada Pemegang SIKM Jakarta
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan tes kesehatan secara acak, kepada pemegang Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) ibu kota. Tujuannya untuk memastikan pemilik SIKM benar-benar dalam keadaan sehat, dan tidak memalsukan surat keterangan sehat yang ditandatangani di atas materai.
"Pengecekan random berdasarkan data yang kami punyai. Kalau ada yang dicurigai, kami akan melakukan random check," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra, Kamis (28/5).
1. Bila terbukti tidak sehat, pemegang SIKM langsung dikarantina
Benni menjelaskan, apabila dalam pemeriksaan kesehatan terbukti ada warga yang memiliki gejala mirip COVID-19 atau virus corona, maka orang tersebut langsung dikanarantina
"Ada form pernyataan-pernyataan terkait kesehatan. Kami percaya semua orang jujur," kata dia.
2. Ada ancaman denda dan pidana bagi pemalsu dokumen
Pemprov DKI Jakarta juga mengancam masyarakat yang terbukti memalsukan SIKM Jakarta dengan hukuman 13 tahun penjara, atau denda senilai Rp12 miliar. Hal tersebut tertulis dalam situs corona.jakarta.go.id.
"Pemalsuan surat atau manipulasi Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan atau Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1, UU ITE No 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp12 miliar," demikian kutipan ancaman hukuman pemalsu SIKM.
3. Hanya ada 11 sektor pekerjaan yang bisa mendapat SIKM
Dalam Pergub 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dijelaskan, SIKM dapat diperoleh melalui laman resmi corona.jakarta.go.id atau bit.ly/SIKMJABODETABEK.
Masyarakat yang diizinkan keluar-masuk wilayah DKI Jakarta hanya meliputi 11 sektor pekerjaan yakni bidang kesehatan, keuangan, logistik, industri strategis, bahan pangan, energi, perhotelan, konstruksi, komunikasi dan teknologi informatika, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri, yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.
Selain SIKM, syarat lain yang harus dimiliki bagi setiap warga yang hendak masuk ibu kota, adalah surat keterangan sehat dan dibuktikan dengan hasil tes cepat serta tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR), bagi mereka yang melalui perjalanan transportasi udara.
