Penerima Tanda Kehormatan 2025 dari Prabowo Lebih Banyak
Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan gelar tanda kehormatan pada 18 Agustus 2025. Jumlah penerima, kata Prasetyo, lebih banyak dibandingkan dari tahun-tahun lalu.
Dia juga menyebut latar belakang penerimanya beragam. Namun, menteri dari Partai Gerindra itu enggan merinci jumlah tokoh yang akan mendapatkan gelar tanda kehormatan tersebut.
"Sedang difinalisasi dari nama-nama yang kemudian sudah diajukan oleh Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. Kami coba verifikasi. Insya Allah, akan kami umumkan. Karena memang terjadi usulan-usulan tambahan yang kemarin belum sempat masuk di dalam usulan pertama," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (15/8/2025).
Dia tak menampik ada juga pahlawan yang ikut diberi gelar dan tanda kehormatan. Namun, bukan pahlawan nasional.
"Kalau pemberian (gelar) pahlawan nasional, itu kan nanti di bulan November," tuturnya.
1. Pemerintah sedang menyerap berbagai masukan soal penerima gelar dan tanda kehormatan
Jawaban serupa juga disampaikan oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Petinggi Partai Gerindra itu kini turut menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Menurutnya, tokoh penerima GTK dalam rangka HUT ke-80 RI sedang diproses. Dia berharap dalam beberapa hari lagi para tokoh penerima itu difinalisasi dan masuk dalam penjadwalan pemberian gelar oleh Prabowo.
"Jadi ini sedang dalam proses. Mudah-mudahan dalam beberapa hari nanti akan ada konklusi dan tinggal dijadwalkan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 15 Agustus 2025 lalu.
Fadli sempat menyerap berbagai masukan dari kementerian dan lembaga perihal itu. Dia menyatakan penentuan sosok yang menerima GTK sudah diatur secara rinci melalui undang-undang perihal kriteria calon penerima.
"Itu termasuk apa yang telah dilakukannya di dalam tugasnya," katanya.
2. Istana sebut SBY, Jokowi, Megawati akan hadiri HUT ke-80 RI
Prasetyo juga mengatakan, sejumlah mantan presiden akan ikut hadir dalam upacara detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Minggu (17/8/2025). Mantan presiden yang akan hadir, kata Prasetyo, yakni Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo.
"Insya Allah (Presiden ke-5, 6, dan 7 hadir)," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan usai gladi bersih upacara detik-detik Proklamasi.
Dia mengatakan, dalam gladi bersih upacara detik-detik peringatan HUT ke-80 RI, semuanya sudah sesuai harapan. Evaluasi yang ada pun, dijelaskan Prasetyo, hanya untuk penyempurnaan.
"Tapi, secara umum nanti dimulai dari proses kirab ya. Kemudian peringatan detik-detik Proklamasi, termasuk adanya penampilan-penampilan baik yang menghibur di Istana Merdeka maupun atraksi-atraksi dari TNI Angkatan Udara (AU). Semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang kami skenariokan," katanya.
Prasetyo pun mengatakan, tradisi penggunaan baju adat juga kembali hadir di upacara HUT ke-80 RI. Namun, dia enggan membocorkan baju adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Jangan dong (bocoran baju adat). Jangan, biar surprise, surprise," ujar Prasetyo.
3. Prabowo-Gibran akan lepas karnaval pada Minggu malam
Usai diadakan upacara detik-detik peringatan HUT ke-80 RI pada paginya, acara kemerdekaan masih berlanjut di malam hari yakni dengan mengadakan karnaval. Acara karnaval itu akan berlangsung pada Minggu (17/8/2025) dimulai pukul 19.30 WIB. Rute karnaval dimulai dari Monumen Nasional (Monas) hingga ke Sudirman-Thamrin.
"Rute karnaval dari Monas, titik pemberangkatan nanti akan melintas di depan Istana ya. Melalui depan Kemendagri, kemudian Mahkamah Agung, depan Istana, dan kemudian belok ke kiri terus ke arah Thamrin maupun Sudirman," ujar Prasetyo.
Sejumlah menteri juga hadir dalam karnaval. Para menteri, kata Prasetyo, akan ikut dalam rombongan karnaval dari kementeriannya masing-masing.
"Semua akan hadir. Bahkan banyak menteri yang sudah menyampaikan kepada kami, mereka tidak hanya ingin sekadar hadir, tapi ingin ada di mobil hias masing-masing kementerian," tuturnya.
