Mensos Akan Koordinasi dengan KPK, Kejaksaan, Polri soal Pengadaan
- Mensos Saifullah Yusuf berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan, dan Polri untuk memastikan transparansi serta evaluasi pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial.
- Gus Ipul menegaskan Kemensos terbuka terhadap audit dan kritik publik guna mencegah penyimpangan penggunaan anggaran negara dalam setiap proses pengadaan.
- Ia meluruskan isu sepatu Rp27 miliar bahwa bantuan tersebut berasal dari program Gubernur Jawa Timur, bukan dari anggaran Kemensos, serta menegaskan lelang dilakukan secara terbuka.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Polri terkait pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial. Hal itu seiring dengan disorot besarnya pengeluaran anggaran untuk program Sekolah Rakyat.
"Tentu kami terbuka. Jika ada waktu besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati," ujar Gus Ipul di kantor KSP, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, ini kesempatan yang baik dalam melakukan evaluasi program kerja. Terutama, untuk transparansi penggunaan anggaran terhadap pengadaan barang dan jasa.
"Jadi sekali lagi, kami terima kasih dan kami akan berkoordinasi tentu ke Kejaksaan, ke Kepolisian dan termasuk ke KPK," kata dia.
1. Kemensos terbuka
Gus Ipul menegaskan, Kementerian Sosial terbuka dengan audit, baik yang dilakukan lembaga resmi maupun kritik dari masyarakat. Kementerian Sosial berusaha untuk tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
"Kami amat sangat terbuka untuk diaudit diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial," kata dia.
2. Mensos buka suara soal polemik sepatu Rp27 miliar
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga buka suara soal polemik pengadaan sepatu yang fotonya tersebar bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, pembagian sepatu itu bukan berasal dari anggaran Kementerian Sosial.
"Ini sebagai contoh, karena yang viral kemarin itu beritanya tentang pengadaan sepatu di Sekolah Rakyat tapi fotonya saya sedang bersama Bu Khofifah menyerahkan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat di Malang, Jawa Timur, di mana sepatu itu adalah pemberian dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa Sekolah Rakyat Jawa Timur," ucap dia.
"Jadi memang ini program khususnya Ibu Gubernur untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Bukan sepatu dari Kementerian Sosial. Beda barang," sambungnya.
3. Pengadaan dilakukan lelang terbuka
Gus Ipul menerangkan, Kementerian Sosial memberikan sepatu PDH untuk siswa dan SMP. Sementara, untuk siswa SMK diberikan sepatu PDL.
"Tentu lelang itu terbuka, bisa diikuti oleh siapapun dari mulai penganggaran itu atau mulai dari lelang sampai nanti ada pemenangnya, bisa diikuti dan bisa dilihat secara langsung," imbuhnya.
