Prabowo Disebut Pelanggar HAM, BPN: Tudingan Macam itu Hoaks
Jakarta, IDN Times - Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden 02, menyayangkan selalu saja ada tuduhan tentang penculikan yang ditujukan kepada Prabowo. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Priyo Budi Santoso mengungkapkan stigma tersebut keliru.
"Tudingan macam itu (soal pelanggaran HAM), adalah hoax, tipu muslihat untuk menyihir rakyat Indonesia. Karena itu adalah upaya untuk mendegradasi kewibawaan Pak Prabowo," kata Priyo dalam acara Mata Najwa, Rabu (27/3) malam.
1. Priyo ingin ada diskursus yang mengedepankan akal sehat
Hal itu, menurut pria berusia 52 tahun tersebut adalah tuduhan musiman yang selalu dimunculkan saat pilpres. Padahal, Lanjutnya, isu itu semua tak pernah terbukti.
Oleh sebab itu, Priyo menginginkan adanya diskursus yang mengedepankan akal sehat. Sebab, lanjut dia, pihaknya tak menemukan itu (pelanggaran HAM berat). Dirinya merasa yakin karena kebetulan dulu di DPR menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kusus untuk menyelidiki ada apa tidaknya pelanggaran HAM berat.
2. Nama Prabowo selalu disebut dalam pelanggaran HAM berat masa lalu
Sebagaimana diketahui, nama Prabowo selalu disebut terkait keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat masa lalu pada masa pemerintahan Orde Baru. Sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terus dikaitkan dengan Prabowo salah satunya adalah Kerusuhan Mei 1998 atau Tragedi Trisakti 1998.
3. Adian pertanyakan pernyataan Priyo yang sebut keterlibatan Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM adalah hoax
Di kubu paslon nomor urut 01, influencer Tim Kemenangan Nasional (TKN), Adian Napitupulu mempertanyakan bahwa tuduhan pelanggaran HAM yang ditujukan untuk Prabowo adalah hoaks. Menurutnya, sudah terbukti dari hasil dewan kehormatan perwira yang memberhentikan Prabowo dari satuannya.
"Dewan kehormatan perwira adalah lembaga kehormatan yang dibuat oleh institusi tentara. Apakah anda (Priyo) mau mengatakan institusi ini menyebarkan hoaks?" kata salah satu mantan aktivis 98 yang memperbanyak pernyataan Priyo.
4. Adian tak ingin memiliki pemimpin yang dituduh melakukan kekerasan
Lebih jauh, melihat rekam jejak yang ada, Adian menyatakan bahwa negara demokratis butuh kesejahteraan dan tak bisa dilakukan dengan kekerasan. Maka, Adian tak ingin memiliki pemimpin yang dituduh melakukan kekerasan.
"Semua orang bisa bicara soal keadilan, persoalannya adalah keputusan DKP soal penculikan. Menurut saya, seorang yang menurut DKP melakukan penculikan bicara kemanusiaan itu omong kosong," tukas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
