Pramono Minta Warga Jujur Isi Sensus 2026: Susah ya Susah, Kaya ya Kaya
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya kejujuran warga dalam Sensus Ekonomi 2026 agar data yang terkumpul mencerminkan kondisi riil masyarakat dan dunia usaha.
- Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjamin kerahasiaan seluruh data sensus serta menegaskan bahwa informasi tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.
- Sensus Ekonomi 2026 digelar 15 Juni–31 Agustus 2026, melibatkan kerja sama dengan BSSN, Telkom, dan Peruri guna menghasilkan data akurat sebagai dasar kebijakan ekonomi nasional.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat memberikan data sesuai kondisi sebenarnya saat mengikuti Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kejujuran responden menjadi kunci agar pemerintah memiliki data akurat untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Pramono saat pencanangan komitmen bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Balai Kota Jakarta.
"Karena inilah yang menjadi kata kunci kita untuk mengambil keputusan ke depan. Jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin, begitu," kata Pramono dikutip Selasa (14/7/2026).
1. Data yang diberikan warga harus mencerminkan keadaan sebenarnya
Dia mengatakan, hasil sensus akan menjadi dasar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membaca kondisi riil masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, data yang diberikan warga harus mencerminkan keadaan sebenarnya agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan di lapangan.
"Sehingga dengan demikian kita semua akan terbantu di dalam pengambilan keputusan menggunakan data yang benar, data yang kompetitif, data yang betul-betul mencerminkan, merefleksikan keadaan masyarakat yang sebenarnya," ujarnya.
Pramono juga menjelaskan, Sensus Ekonomi memiliki peran strategis karena menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, hingga program perlindungan sosial dan pelayanan publik.
2. Data yang ada bakal dijaga kerahasiaannya
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengimbau masyarakat menerima petugas sensus dan mengisi data secara benar. Dia memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
"Kami mohon kiranya nanti apabila petugas sensus kami datang, mohon pertama terima petugas sensus, kedua isi data dengan benar, dan ketiga tidak perlu khawatir bahwa rahasia data yang diberikan itu akan kami jaga dengan sebaik-baiknya," kata Amalia.
3. Data akurat untuk sajikan penyusunan kebijakan
Amalia mengungakpan, Sensus Ekonomi 2026 semata-mata bertujuan menghasilkan data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
"Jadi sensus ini adalah untuk kepentingan statistik bukan dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Itu yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat luas. Jadi sekali lagi rahasia data individu dan pribadi akan kami jaga," ujarnya.
Guna menjamin keamanan informasi, BPS bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia, dan Perum Peruri. Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan mendata rumah tangga maupun pelaku usaha di seluruh Indonesia. Data yang terkumpul akan menjadi pijakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi berbasis kondisi riil masyarakat.
