Puan Minta Komisi I DPR Panggil Panglima TNI Buntut Ledakan Amunisi
- Ketua DPR, Puan Maharani instruksikan Komisi I DPR memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait tragedi ledakan amunisi di Garut.
- Puan meminta evaluasi mendalam terkait peledakan amunisi dan agar TNI tidak melibatkan masyarakat sipil dalam proses pemusnahan amunisi yang tak terpakai.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR, Puan Maharani, menginstruksikan Komisi I DPR memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ini menindaklanjuti tragedi ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan 13 orang.
"Komisi I harus bisa memanggil panglima dan jajaran pada saat kejadian terlibat dan kemudian bertanggung jawab. Sehingga, terjadi kejadian seperti itu," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (15/5/2025).
1. Ledakan di Garut tak boleh terulang lagi
Puan menegaskan, tragedi ledakan di Garut tak boleh terulang kembali. Dia lantas meminta adanya evaluasi mendalam terkait peledakan amunisi.
Tak hanya itu, Puan juga meminta agar TNI tidak melibatkan masyarakat sipil dalam proses pemusnahan amunisi yang tak terpakai.
"Jangan sampai terjadi hal seperti itu, harus dievaluasi kenapa itu terjadi dan lain kali jangan sampai kemudian melibatkan masyarakat sipil," ujar Puan.
2. SOP peledakan amunisi harus diutamakan
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, mengatakan, meledaknya amunisi kadaluwarsa di Garut, Jawa Barat harus menjadi pengingat bahwa SOP harus diutamakan demi keselamatan.
Selain itu, kata Budi, sosialisasi dan pembatasan akses ke lokasi aktivitas militer harus dievaluasi dan diperketat agar keselamatan jiwa manusia tidak terabaikan.
“Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kedisiplinan dalam menjalankan SOP harus diprioritaskan agar keselamatan seluruh unsur, baik militer maupun sipil menjadi yang utama dalam setiap kegiatan serupa maupun aktivitas militer lainnya," ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).
3. Perlu audit SOP pemusnahan amunisi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menyatakan, pihaknya merasa sedih dan menyayangkan terjadinya tragedi ledakan amunisi yang menewaskan TNI hingga masyarakat sipil di Garut.
Menurut dia, perlu ada audit menyeluruh terhadap SOP tata kelola logistik dan pemusnahan amunisi yang sudah kedaluwarsa.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada TNI untuk melakukan investigasi secara transparan. Namun lebih dari itu, kami menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap SOP tata kelola logistik dan pemusnahan amunisi yang sudah kadaluarsa,” kata dia.
Budi mengatakan, evaluasi penting dilakukan agar insiden serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Dia pun menekankan betapa pentingnya perlindungan warga sipil dalam kegiatan militer yang berisiko tinggi.
Secara khusus, dia turut menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya 13 korban jiwa dalam insiden pemusnahan amunisi di wilayah Garut itu.
“Atas nama pribadi dan Fraksi Partai Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya para korban, baik dari unsur masyarakat sipil maupun anggota TNI. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini,” ucap Budi.
