Respons Sejumlah Ketum Parpol dan Menko Soal Tuntutan 17+8
- AHY menanggapi tuntutan 17+8 dengan sikap terbuka dan dialog lancar tanpa hambatan untuk mencari solusi bersama.
- Golkar janji respons proaktif terhadap tuntutan 17+8 dengan mempelajari poin-poin tersebut secara seksama dan menyiapkan langkah respons yang terukur.
- Airlangga Hartarto menyoroti tuntutan di sektor ekonomi, khususnya pencegahan PHK massal dan langkah deregulasi di beberapa industri untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi munculnya 17+8 Tuntutan Rakyat yang disuarakan oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat.
Dia menyebut telah membaca satu per satu poin yang disampaikan dan menilai ada sejumlah isu mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti. AHY menekankan sikap terbukanya dalam menyikapi tuntutan tersebut.
"Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, ataukan mahasiswa buruh dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, dialog yang lancar tanpa hambatan akan membantu mencari solusi bersama atas berbagai isu, mulai dari ekonomi hingga masalah hukum dan keadilan.
1. Golkar janji respons proaktif
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga memberikan respons terkait tuntutan 17+8. Dia menyebut aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat merupakan bagian dari kontrol dalam sistem demokrasi.
Bahlil menegaskan, Golkar akan mempelajari poin-poin tersebut secara seksama dan menyiapkan langkah respons yang proaktif serta terukur. Dia menilai hal itu penting untuk mendorong demokrasi agar semakin baik ke depannya.
"Golkar akan mempelajari secara seksama dan akan melakuakn respons proaktif terukur," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan.
2. Airlangga singgung pencegahan PHK massal
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti tuntutan di sektor ekonomi. Dia menyebut salah satu perhatian pemerintah adalah mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
"Kan ada mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Airlangga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah deregulasi di beberapa industri, termasuk di Pulau Jawa. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.
3. Yusril bahas RUU Perampasan Aset
Sementara itu, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan setiap menteri dan menko sudah memiliki jawaban atas aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Dia menyinggung pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali meminta DPR segera membahas RUU tersebut.
Dia mengungkapkan saat ini koordinasi dengan Menteri Hukum tengah dilakukan untuk memasukkan RUU perampasan aset ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2026.
"Pemerintah siap untuk membahas itu dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset itu," tambahnya.
