Sabar, Pemerintah Akan Segera Bahas Kebijakan Mudik Lebaran 2021
Jakarta, IDN Times - Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, pemerintah hingga hari ini belum mengeluarkan kebijakan mudik Lebaran 2021. Kebijakan tersebut, kata Doni, baru akan dibahas dalam rapat tingkat menteri yang akan digelar dalam waktu dekat.
“Kita harus bersabar, dalam waktu yang tidak lama pemerintah diwakili bapak Menko Perekonomian sebagai ketua komite akan memimpin rapat, sehingga keputusan itu akan menjadi dasar bagi kita semua,” kata Doni dalam konferensi pers daring yang dikutip dari channel YouTube PerekonomianRI, Jumat (19/3/2021).
1. Kasus aktif COVID-19 meningkat saat terjadi libur panjang
Kendati demikian, Doni menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman libur panjang beberapa waktu lalu, kasus aktif COVID-19 meningkat signifikan. Hal itu dibarengi juga dengan tingginya bed occupancy rate rumah sakit, serta tingginya kasus kematian.
Dia pun mengimbau masyarakat untuk tetap sabar dan mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama.
“Pada bulan Februari ada libur panjang Imlek. Bapak Menko Perekonomian perintahkan saya melakukan pembatasan, sehingga untuk ASN, pegawai BUMN, TNI/Polri dilarang untuk ke luar kota dan itu dipatuhi,” ujar Doni.
2. Pimpinan perusahaan swasta diminta untuk mengimbau karyawannya agar tidak mudik
Demi menjaga kesehatan masyarakat, pria yang juga menjabat sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini turut mengimbau Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk satu suara dengan pemerintah terkait pembatasan perjalanan jarak jauh kepada pegawai swasta.
“Karyawan swasta kami koordinasi dengan ketua KADIN atas perintah pak Menko dan ibu Menteri Tenaga Kerja sifatnya mengimbau. Kami berharap pimpinan perusahaan mengimbau karyawan perusahaanya untuk bersabar dulu, Covid belum berakhir,” imbau Doni.
3. Menhub jelaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat mudik Lebaran
Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak melarang masyarakat mudik Lebaran tahun ini. Keputusan itu diambil walaupun Indonesia saat ini masih masa pandemik COVID-19.
"Terkait dengan mudik (Lebaran) 2021 pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang,” kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR yang disiarkan langsung melalui YouTube Komisi V DPR RI Channel, Selasa, 16 Maret 2021.
4. Kemenhub akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 soal mekanisme mudik
Untuk keamanan masyarakat, Budi menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terkait mekanisme mudik. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan tracing kepada mereka yang mudik demi mencegah penyebaran COVID-19.
"Kita atur bersama Satgas dengan melakukan tracing terhadap mereka-mereka yang akan berpergian. Kementerian Perhubungan sebagai koordinator nasional angkutan Lebaran berharap penuh agar kegiatan mudik akan berjalan dengan baik," ujarnya.
