Sandiaga Uno Dorong PPP Berkoalisi dengan Prabowo-Gibran
- Sandiaga Uno mendorong PPP berkoalisi dengan Prabowo-Gibran tanpa meminta jabatan
- Belum ada komunikasi dengan pihak Prabowo
Labuan Bajo, IDN Times - Politikus Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, mendorong partainya untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nanti.
Namun koalisi tersebut, lanjutnya, tanpa meminta jabatan.
"Kalau PPP, saya memberikan dorongan untuk berkoalisi tapi jangan mematok jabatan, jangan meminta jabatan, tapi kita tetap berkontribusi untuk negeri, baik di dalam maupun di luar pemerintahan," ujarnya menjawab pertanyaan jurnalis usai acara kampanye "100% Murni, 100% Petualangan Indonesia" di Labuan Bajo, NTT, Rabu (29/5/2024).
1. Belum ada komunikasi dengan Prabowo
Sandi mengungkapkan, meski mendorong untuk koalisi namun hingga saat ini belum ada komunikasi dengan pihak Prabowo.
Dia juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan meminta jabatan atau jatah menteri bila masuk dalam koalisi Prabowo-Gibran nanti, mengingat pada Pemilu 2024 PPP berkoalisi dengan PDIP yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Sangat tidak pantas, kita bukan dari pihak berkeringat terus minta-minta jabatan," ujarnya.
2. Tak masalah di luar atau di dalam pemerintahan
Saat ditanya kesiapannya jika nanti mendapat tawaran kursi menteri dari Prabowo-Gibran, Sandi menjawab, "bagi saya untuk berkontribusi bagi negeri tidak perlu harus berada dalam pemerintahan."
"Saya pernah berada di luar pemerintahan pada 2019, tetap bisa memberikan kontribusi. Jadi berikanlah yang terbaik yang kita miliki, jangan mematok-matok jabatan, jangan mencari kekuasaan atau mencari kewenangan, tapi carilah pengorbanan dan pengabdian," paparnya.
3. Gugatan banyak kalah di MK, upaya PPP masuk parlemen kandas
Perlu diketahui, PPP tidak lolos masuk ke Senayan karena perolehan suara pada Pemilu Februari 2024 tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Kepastian kandasnya langkah PPP menuju parlemen juga disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada Rabu (22/5/2024) lalu mengatakan, upaya PPP untuk memenuhi syarat ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 persen di Pemilu Legislatif 2024 kandas. Sebab, banyak gugatan yang mereka ajukan di Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak oleh hakim konstitusi.
Dalam catatan IDN Times hingga Rabu (22/5/2024), sudah 14 gugatan PPP yang ditolak oleh hakim konstitusi. Artinya, perkara itu tidak lanjut ke tahap pembuktian. Sementara, PPP mendalilkan ada perpindahan suara mereka ke Partai Garuda di 19 provinsi.
