Gubernur NTT Tolak Berlakukan Status Bencana Nasional, Kenapa?
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor B. Laiskodat (ANTARA FOTO/Dokumentasi Pemprov NTT)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor B. Laiskodat menilai, penetapan status bencana nasional tidak diperlukan di provinsi yang ia pimpin. Sebab, tanpa perlu status bencana nasional, koordinasi dan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat tetap dapat dilakukan.
Ia mengklaim, penanggulangan bencana yang dipicu siklon tropis Seroja di NTT berjalan dengan baik. Bahkan, pemerintah pusat sudah menunjukkan perhatian yang serius di area yang mengalami bencana dan berdampak besar di bidang sosial dan ekonomi.
"Bahkan, Presiden telah hadir dan melihat dari dekat dampak bencana ini seraya menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk melakukan intervensi penuh sesuai dengan tupoksi masing-masing," ungkap Viktor dikutip dari ANTARA, Selasa 13 April 2021.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun memberikan perhatian besar dengan langsung turun ke NTT pada Jumat, 9 April 2021 lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan memberikan instruksi agar diberlakukan tanggap darurat bencana, segera melakukan pemulihan dan membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Namun, ada alasan lainnya mengapa Viktor enggan memberlakukan status darurat bencana nasional dan terkait dengan sektor pariwisata. Apa itu?
1. Bila darurat bencana nasional diberlakukan di NTT memicu travel warning dari negara lain
Seorang warga menyaksikan banjir bandang yang merusak permukiman di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, NTT, Minggu (4/4/2021) (ANTARA FOTO/HO/Dok BPBD Flores Timur)Alasan lainnya mengapa Pemprov NTT enggan memberlakukan darurat bencana nasional, yakni karena khawatir akan menciptakan persepsi buruk di mata dunia internasional. Negara-negara lain akan mengeluarkan travel warning agar sementara waktu tak berkunjung ke NTT hingga peringatan itu dicabut.
"Padahal, kami sedang memulihkan semua sarana prasarana pariwisata mengantisipasi kedatangan wisatawan. Status travel warning juga berdampak pada asuransi wisatawan yang tidak dapat diklaim bila sesuatu terjadi pada dia," ujar Viktor.
Ia juga menggarisbawahi bila negara lain sampai mengeluarkan peringatan travel warning agar tidak datang ke wilayah NTT, maka untuk memulihkan status dan kepercayaan itu dibutuhkan diplomasi antarnegara. Proses itu membutuhkan waktu yang tak sedikit.
"Kita harus percaya diri dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menangani masalah. Itulah dua alasan utama kita tak perlu meminta kepada pemerintah menetapkan bencana alam di NTT sebagai bencana nasional," tutur dia lagi.
Baca Juga: Keliru Verifikasi, BNPB Ralat Korban Tewas Bencana di NTT Jadi 86
2. Dilaporkan 178 orang meninggal akibat siklon tropis Seroja
Sejumlah rumah dan kendaraan rusak akibat banjir bandang di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, NTT, Minggu (4/4/2021) (ANTARA FOTO/HO/Dok BPBD Flores Timur)Sementara, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bertambah. Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi mengungkapkan, tercatat ada 34.838 pengungsi per hari ini, Selasa (13/4/2021). Sedangkan jumlah korban meninggal dunia mencapai 178 orang dan hilang 47 orang.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, pihaknya akan berupaya optimal untuk terus mencari korban.
Tim gabungan yang terdiri dari BPBD dan Basarnas akan terus melakukan pencarian hingga memperoleh persetujuan dari keluarga. "Kalau sudah ada kesepakatan dengan keluarga, pencarian baru akan kami hentikan," tutur dia.
3. Gubernur Viktor ancam akan tutup toko bangunan yang naikan harga usai bencana
Instagram.com/@viktorbungtilulaiskodatSebelumnya, Gubernur Viktor juga sudah mewanti-wanti toko bahan bangunan agar tidak menaikan harga usai NTT dilanda bencana banjir bandang dan longsor. Untuk itu, ia menginstruksikan tim Satpol PP dan Polda NTT melakukan sidak ke toko bahan bangunan.
Sidak dimulai sejak Rabu, 7 April 2021 lalu. Viktor mengeluarkan instruksi itu sebagai tindak lanjut atas temuan di lapangan dan keluhan masyarakat mengenai adanya kenaikan harga bahan bangunan.
"Para pedagang bahan bangunan sungguh tidak turut merasa berduka dan prihatin terhadap peristiwa yang dialami rakyat NTT. Untuk itu saya perintahkan agar harga segera diturunkan," ungkapnya.
Gubernur dari Partai NasDem itu juga berharap dukungan masyarakat agar dapat melaporkan kepada pemerintah setempat bila ditemukan toko bahan bangunan yang menaikan harga. Bila toko tersebut terbukti menaikan harga, maka pemprov akan menutup toko dan mencabut izin operasinya.
Baca Juga: BMKG Sebut Siklon Tropis Seroja di NTT Tidak Lazim, Kenapa?
Berita Terkini Lainnya
