Kazakhstan Rusuh, Dubes Fadjroel Sebut 140 WNI dalam Kondisi Aman
Pasukan terlihat di bandara internasional Almaty menyusul protes anti-pemerintah yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar, di Almaty, Kazakhstan, Kamis, 6 Januari 2022. (ANTARA FOTO/REUTERS/Pavel Mikheyev/)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan, Fadjroel Rachman, memastikan 140 WNI yang berada di Kazahkstan saat ini dalam kondisi aman. Tidak ada WNI yang dilaporkan menjadi korban aksi protes warga Kazakhstan yang berujung rusuh.
Stasiun berita BBC, Kamis 6 Januari 2022 melaporkan, berdasarkan keterangan polisi, mereka terpaksa harus membunuh puluhan orang yang dianggap sebagai perusuh dalam aksi unjuk rasa yang meluas di Kazakhstan. Tindakan itu diklaim terpaksa dilakukan agar bisa kembali menguasai kendali Kota Almaty.
Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev telah menyatakan situasi darurat nasional pada 5-19 Januari 2022. Selama periode itu, Presiden Tokayev juga memberlakukan jam malam dimulai pukul 23.00 hingga 07.00.
"Sebanyak 140 WNI yang berada di Republik Kazakhstan dan 3 WNI di Tajikistan dalam keadaan aman. Di Kazakhstan, 140 WNI berada di Kota Nur Sultan, Almaty, dan kota lainnya," ujar Fadjroel dalam keterangan suara yang disampaikan ke media, Jumat (7/1/2022).
Ia juga mengimbau kepada semua WNI yang berada di Kazakhstan agar selalu berhati-hati. Fadjroel turut meminta agar WNI menjauhi kerumunan.
"Kami juga mengimbau kepada WNI agar tidak keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang penting," tutur dia lagi.
Lalu, bagaimana kondisi lima anggota DPR dan tim Bappenas yang sedang melakukan kunker studi banding ibu kota negara di saat Kazakhstan sedang rusuh?
1. KBRI imbau WNI tak ikut aksi protes di Kazakhstan
IDN Times/Teatrika Handiko PutriDubes Fadjroel juga meminta kepada WNI yang tengah bermukim di sana agar tidak ikut terlibat dalam aksi protes di Kazakhstan. Di negara bekas Uni Soviet itu, warga dilarang berunjuk rasa kecuali diberikan izin oleh otoritas setempat.
"Kami juga imbau agar WNI tidak ikut memberikan komentar yang bersifat publik terhadap perkembangan dan situasi di dalam negeri Kazakhstan. Kami turut meminta agar sesama WNI saling menjalin komunikasi," ungkap Fadjroel.
KBRI di Nur Sultan juga membuka hotline yang dapat dihubungi oleh keluarga di Tanah Air yakni +777 1836 0245. Fadjroel juga berharap WNI di Kazakhstan langsung menghubungi KBRI untuk mengabarkan perkembangan kondisi mereka masing-masing.
Baca Juga: 5 Anggota DPR Studi Banding IKN ke Kazakhstan Saat Kasus Omicron Naik
2. Pansus RUU IKN bungkam saat ditanya kondisi mereka di Kazakhstan
Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Politisi Partai Golkar, Ketua Komisi II DPR RI, Jakarta 20 November 2019 (IDN Times/Uni Lubis)Sementara, di saat Kazakhstan tengah dalam situasi rusuh, sejumlah anggota DPR dan tim dari Bappenas diketahui melakukan kunjungan kerja untuk studi banding ibu kota negara (IKN). Kunker itu diketahui berlangsung pada 2-5 Januari 2022.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat membenarkan, sejumlah koleganya berangkat ke Nur Sultan, Kazakshtan. Namun, ia tiba-tiba bungkam ketika ditanya mengenai kondisi koleganya di sana. Dasco diam ketika ditanya apakah pihaknya mengeluarkan imbauan kepada anggota Pansus RUU IKN untuk pulang lebih dini setelah Kazakhstan dideklarasikan dalam keadaan darurat.
Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia, serta dua anggota Pansus RUU IKN DPR, Achmad Baidowi dan Yanuar Prihatin, yang diketahui menjadi rombongan dalam kunker tersebut tutup mulut saat ditanya soal situasi darurat dan hasil kunker mereka dari Kazakhstan.
3. Sekjen DPR sebut kunker ke Kazakhstan permintaan dari pemerintah
Sekjen DPR Indra Iskandar memberikan keterangan pers (Dok. IDN Times/Istimewa)Sementara, menurut Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, kunker ke Kazakhstan bukan inisiatif parlemen. Namun, itu permintaan dari pemerintah kepada DPR.
"Bahwa untuk studi banding Kazakhstan itu adalah permintaan pemerintah ke DPR. Clear ya, harus jelas nih. Bukan keinginan DPR," ungkap Indra kepada media di Senayan, Senin 3 Januari 2022.
Ia menjelaskan, studi banding ke Kazakhstan dianggap perlu lantaran negara itu pernah melakukan pemindahan ibu kota negara. Apalagi RUU adalah produk legislatif yang merupakan inisiatif pemerintah.
"Pertama, undang-undangnya adalah inisiatif pemerintah. Kedua, studi banding itu adalah bagian pelengkap untuk memahami model suatu ibu kota negara, salah satunya Kazakhstan, yang melakukan pindah ibu kota. Itu salah satu bentuk yang dianggap substansi," kata dia.
Ia menyebut, kunjungan kerja ke Kazakhstan diatur oleh pemerintah. Selama berada di Kazakhstan, anggota DPR hanya menyesuaikan rencana kegiatannya. Ia pun menegaskan, dengan atau tanpa studi banding sekalipun, DPR akan tetap menyelesaikan RUU IKN sesuai tenggat waktu.
Baca Juga: Harga BBM Naik 3 Kali Lipat, Warga Kazakhstan Desak Pemerintah Mundur
Topik:
Berita Terkini Lainnya
