Comscore Tracker

KSAD Dudung Sebut TNI dan Polri Bakal Bubarkan Reuni 212

Setiap ada kemunculan yang ganggu persatuan, harus ditindak

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memastikan personel TNI dan Polri akan diterjunkan untuk membubarkan aksi reuni 212. Acara reuni oleh Perkumpulan Alumni (PA) 212 bakal tetap digelar pada Kamis, 2 Desember 2021. Namun, acara yang semula digelar di area Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, kemudian digeser ke Masjid Az Zikra Sentul, Bogor.

Menurut Dudung, aksi reuni itu dinilai berpotensi memicu terjadinya kericuhan di masyarakat. Ia mengatakan TNI dan Polri tidak akan takut terhadap aksi reuni yang digelar organisasi yang memiliki kaitan dengan Rizieq Shihab. 

"Oh, turunlah TNI dan dengan polisi. Polisi bila membutuhkan bantuan (TNI) pasti akan kami bantu. Lagi pula, kami selama ini sudah berkolaborasi, karena kan tujuannya untuk mengamankan rakyat. Kenapa kita harus takut dengan itu," ujar Dudung ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier dan tayang di YouTube pada Selasa, 30 November 2021. 

Selama ini, Dudung kerap dikaitkan sebagai simbol perlawanan terhadap organisasi massa yang sudah dilarang pemerintah, Front Pembela Islam (FPI). Bahkan, ketika masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, Dudung memerintahkan anggotanya untuk mencopot baliho milik FPI dan bergambar Rizieq. Peristiwa itu terjadi pada November 2020.

Dudung bertambah geram ketika memperoleh laporan kantor Satpol PP di daerah Jakarta Utara didatangi personel FPI pada pukul 23.00 WIB. Anggota FPI itu disebut Dudung datang sambil membawa parang dan meminta agar petugas Satpol PP kembali memasang baliho Rizieq. 

"Kan gendeng (kelakuan) kayak begitu. Tambah jadi (kesal)," tutur dia. 

Namun, aksi Dudung yang memerintahkan anggota TNI AD mencopot baliho Rizieq dan FPI dinilai tidak tepat. Sebab, itu menyalahi tugas sebagai prajurit TNI. Apa komentar Dudung ketika aksinya dikritik oleh sebagian pihak?

1. Dudung siap ambil risiko meski dikritik banyak pihak soal sikapnya melawan ormas radikal

KSAD Dudung Sebut TNI dan Polri Bakal Bubarkan Reuni 212Presiden Joko "Jokowi" Widodo melantik Letnan Jenderal (Letnan) TNI Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Rabu (17/11/2021). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Dudung tak menampik aksi dan pernyataannya selama ini kerap menuai kritik. Terbaru, ia sempat menyatakan bakal memerintahkan prajurit TNI AD untuk mencegah gerakan radikalisme. Bahkan, ia tak segan bakal menerapkan sistem seperti era Presiden Kedua RI Soeharto. 

"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu (mengenai apa pun di masyarakat), jarum jatuh pun mereka harus tahu," kata Dudung ketika berbicara dengan Harian Kompas pada pertengahan November 2021. 

Ia menyerukan kepada para prajuritnya bila ditemukan ada organisasi yang mengganggu persatuan bangsa, maka harus segera diambil tindakan. Sejumlah aktivis menilai pernyataan Dudung itu bisa membatasi kebebasan berekspresi. Ujung-ujungnya pihak yang kerap mengkritik pemerintah bisa diartikan mengganggu persatuan bangsa. 

Pernyataan Dudung lainnya yang ramai menuai kritikan yakni agar menghindari sikap fanatik kepada agama yang dianut. Pada dasarnya, kata Dudung, semua agama mengajarkan kebenaran. Namun, jangan menelan begitu saja informasi yang mengatasnamakan agama. 

"Ya, gak apa-apa (saya diserang). Itu kan risiko. Kata Nabi Muhammad, 'orang-orang yang tidak berani mengambil risiko adalah orang yang merugi'. Kenapa dalam hidup ini kita harus merasa takut? Kan tidak mungkin semuanya dianggap benar," ujar pria yang dulu menjabat sebagai Pangkostrad itu. 

Ia pun mengambil contoh Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang dianggapnya sudah bekerja dengan maksimal bagi Indonesia, tetapi tetap saja ada yang mencemoohnya. "Apa yang saya katakan dan ucapkan, saya yakini itu bagian dari kebesaran Tuhan," katanya. 

Baca Juga: Rekam Jejak Letjen Dudung yang Diprediksi Jadi KSAD Gantikan Andika

2. Dudung yakin kelompok yang mendukungnya lebih banyak dibandingkan yang menolak

KSAD Dudung Sebut TNI dan Polri Bakal Bubarkan Reuni 212Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman ketika berkunjung ke Batalyon Zipur 9 Kostrad, Bandung (www.kostrad.mil.id)

Dudung percaya diri pihak yang tidak puas dan mengkritik pernyataannya terkait komitmen untuk memberantas organisasi radikal hanya datang dari satu kelompok tertentu. Meski ia tidak menyebut nama organisasinya.

"Yang menyerang saya itu kan kelompok-kelompok itulah. Tapi, memang suaranya nyaring. Tapi, yang pro sama saya kan banyak banget," kata Dudung.

Ia mengaku tidak terganggu dengan protes dan kritik yang datang dari kelompok tertentu. Dudung yakin dalam kurun waktu dua minggu, suara-suara protes itu akan hilang. 

Ia pun yakin Rizieq Shihab bakal bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Meski, dulu kerap mengumpat dan mencemooh pemerintah di hadapan publik. 

"Akhirat itu kan gak perlu menunggu kematian kok. Di dunia saja sudah ada. Bila dia berbuat kejahatan itu kan akan kembali lagi, entah ditangkap atau apa," tutur Dudung. 

"Cuma kan yang kasihan ada yang dimanfaatkan demi kepentingan politik sambil membawa-bawa agama," ujarnya. 

3. Polda Metro Jaya mengancam akan menangkap orang yang tetap ikut aksi reuni 212

KSAD Dudung Sebut TNI dan Polri Bakal Bubarkan Reuni 212Reuni 212 (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Sementara, dalam penyampaian jumpa persnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Endra Zulpan menegaskan pihaknya tidak memberikan izin aksi reuni 212. Ia bahkan menegaskan bakal ada ancaman hukum yang menanti bila aksi reuni 212 tetap digelar. 

"Apabila tetap memaksa juga untuk melakukan kegiatan maka kami akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka yang tetap memaksakan. Kami akan mempersangkakan dengan tindak pidana di KUHP di pasal 212 hingga 218," ujar Zulpan di kantor Polda Metro Jaya pada hari ini. 

Ia juga berharap kepada masyarakat agar tidak terpancing atau tidak mengikuti aksi reuni 212. Polisi juga bakal menerapkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, karena masih dalam situasi pandemiK COVID-19.

"UU Nomor 6 tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kepada siapa yang menghalang-halangi itu dapat dikenakan sanksi hukuman," kata Zulpan. 

Baca Juga: Anggota TNI Dikepung Debt Collector, Pangdam Jaya Sebar Nomor HP-nya

Topic:

  • Jihad Akbar

Berita Terkini Lainnya