Sekolah Rakyat Khusus Warga Miskin, 5 Ribu Anak Lolos Administrasi
- Kemensos siap buka 53 sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2025-2026.
- Lebih dari 5 ribu anak lolos seleksi administrasi untuk masuk ke sekolah partai.
- Sekolah Rakyat ditujukan bagi siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dari keluarga miskin ekstrem desil 1 dan desil 2.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial (Kemensos) terus mengebut proses pelaksanaan sekolah rakyat. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan ada 53 titik sekolah rakyat yang siap dibuka pada tahun ajaran baru 2025-2026.
Kemensos juga tengah menyeleksi sejumlah anak yang ingin masuk ke sekolah partai. Tercatat, lebih dari 5 ribu anak lolos seleksi administrasi.
"Per hari ini, ada 5 ribu lebih siswa yang katakanlah lulus seleksi administrasi, nanti kita mau maju berikutnya tes kesehatan," ujar Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).
1. Kriteria miskin yang bisa masuk ke sekolah rakyat
Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat ditujukan untuk masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2.
Desil 1 adalah rumah tangga kelompok 10 persen terendah, dan desil 2 merupakan rumah tangga kelompok 10-20 persen terendah.
"Untuk siswa, dia harus miskin ekstrem, kalau gak ya, miskin. Ini di desil 1, jadi miskin ekstrem,, jadi miskin ekstrem, miskin, tapi di desil 1 kalau itu sudah gak ada, baru nanti di desil 2, tapi sementara ini miskin ekstrem dan desil, di dalam statistiknya seperti itu ya," ucap dia.
2. Ada proses kunjungan ke rumah orang tua siswa
Selain itu, ada juga proses kunjungan ke rumah orang tua siswa untuk memastikan data administrasi benar.
"Lalu setelah itu naik ke tes kesehatan, setelah tes kesehatan selesai baru kita minta komitmen orang tuanya ada tahapan-tahapan yang kita lalui," kata dia.
3. Gurunya adalah ASN dan PPPK
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul mengatakan, guru yang akan mengajar di sekolah rakyat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proses rekrutmen guru dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Jadi, sudah ada data ini 500 lebih yang layak jadi kepala sekolah. Nah nanti ada seleksi. Kalau guru diutamakan PPPK, baik itu penuh waktu maupun paruh waktu," imbuhnya.
