Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Panglima: Tenggat Tak Bisa Ditentukan
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengatakan bakal mengedepankan proses negosiasi dengan tokoh agama dan masyarakat agar pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, bisa dibebaskan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). TNI tidak mau menggunakan tindak kekerasan atau senjata karena bakal berdampak kepada masyarakat di Papua.
"Kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Pangdam Cenderawasih dan Pangkogabwilhan III bahwa negosiasi bakal dijadikan strategi di depan. Sehingga, kami akan terus bernegosiasi dengan tokoh agama dan masyarakat di Papua," ungkap Yudo di Jakarta, pada Sabtu (1/7/2023).
Pernyataan itu menanggapi ancaman KKB yang bakal mengeksekusi Kapten Philips jika pemerintah pusat tak mengabulkan tuntutan mereka, yakni kemerdekaan Papua dan pasokan senjata.
"Tenggat waktunya gak bisa ditentukan. Yang jelas saya sampaikan ke Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi," kata dia.
Namun, Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Ignatius Benny Prabowo mengatakan pihaknya bisa saja mengabulkan tuntutan berupa uang tebusan senilai Rp5 miliar. Benny menyebut permintaan uang itu disampaikan di awal penyanderaan Kapten Philip.
"Saat di awal penyanderaan minta (tebusan) Rp5 M (miliar)," ungkap Benny kepada media pada Jumat (30/6/2023).
Di sisi lain, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB/OPM), Sebby Sambom membantah pihaknya pernah meminta uang tebusan kepada pemerintah di Jakarta.
1. Uang tebusan hendak dibayar pakai dana Pemprov Papua
Kombes Benny menambahkan, pemerintah awalnya sempat memenuhi permintaan uang tebusan dari KKB. Namun, kelompok pimpinan Egianus Kogoya itu tiba-tiba menutup rapat pintu komunikasi.
"Tapi tidak pernah ada komunikasi hingga sekarang dari pihak KKB pimpinan Egianus Kogoya," kata dia.
Benny menjelaskan uang tebusan tersebut awalnya akan dibayar menggunakan uang dari Pemprov Papua. Saat ini, polisi masih terus mencoba menjalin komunikasi dengan KKB.
"Komunikasi melalui keluarga Egianus Kogoya. Karena komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat belum memberi hasil. Namun masih terus diupayakan," ujarnya lagi.
2. Pilot Susi Air tidak akan dieksekusi, pintu dialog terus dibuka
Sementara, analis militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai proses negosiasi diperkirakan belum mencapai titik deadlock atau kebuntuan. Ia tidak yakin Kapten Philip dieksekusi pada hari ini oleh KKB.
"Menurut saya, tawaran untuk memberi uang tebusan sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Papua, itu masih merupakan bagian dari negosiasi," ungkap Fahmi kepada IDN Times melalui pesan pendek, pada Sabtu (1/7/2023).
Ia menambahkan sikap pemerintah yang menolak mengakomodasi dua tuntutan KKB menandakan ambang batas negosiasi. Fahmi mendorong agar komunikasi antara Pemprov Papua dan KKB terus dilakukan.
"Proses komunikasi memang tidak boleh mengalami kebuntuan, mengingat hal itu bisa mengakibatkan diabaikannya negosiasi. Kelompok penyandera lalu mengambil tindakan ekstrim untuk mengakhiri ketidakpastian," kata dia.
Fahmi juga menilai KKB masih harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Tujuannya, agar tidak kontraproduktif terhadap kampanye dan operasi politik internasional mereka.
"Kecuali mereka memang benar-benar kelompok bandit dan bukan pejuang kemerdekaan seperti yang selama ini diklaim," tutur dia lagi.
3. Susi Air tunggu kejelasan tuntutan uang tebusan
Sementara, kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz mengatakan pihaknya memillih menunggu sikap KKB. Sebab, menurut Donal, selama ini KKB dalam pernyataannya ke publik tegas menyebut uang bukan motif mereka menyekap Kapten Philip.
"Selama ini kan permintaan sejumlah uang tersebut belum pernah disampaikan. Bahkan, beberapa kali yang disampaikan kami gak minta uang. Begitu kalimat mereka dalam sejumlah pernyataan pers. Nah, terkait hal itu, kita tunggu saja kejelasan terkait permintaan kompensasi tersebut," ungkap Donal kepada media pada hari ini.
Lebih lanjut, kata Donal, Susi Air mendukung sikap pemerintah yang menilai masih ada celah untuk proses negosiasi dan dikabulkan bila yang dituntut sejumlah uang. Sebab, poin yang menyangkut kedaulatan, kata Donal, sudah jelas tidak akan pernah dikabulkan oleh pemerintah hingga kapan pun.
Donal pun tidak ingin melakukan evaluasi lebih dulu terhadap upaya yang sudah dilakukan berbagai pihak untuk membebaskan Kapten Philip. Ia menilai sikap TNI dan Polri sudah cukup persuasif agar Kapten Philip dapat dibebaskan.
"Bahkan, sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mengajak Egianus Kogoya berdialog juga meminta hal yang sama, agar Kapten Philip segera di-release atau dibebaskan. Pada pokoknya, kami mempercayakan langkah-langkah pembebasan kepada TNI dan Polri," tutur dia.
